Puan Perjuangkan Anggaran Subsidi Tetap Ada di RAPBN 2023

Senin, 23 Mei 2022 - 20:21 WIB
loading...
Puan Perjuangkan Anggaran Subsidi Tetap Ada di RAPBN 2023
Ketua DPR Puan Maharani memperjuangkan anggaran subsidi untuk masyarakat miskin tetap ada di RAPBN 2023. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memperjuangkan anggaran subsidi untuk masyarakat miskin tetap ada di RAPBN 2023. Langkah ini dinilai merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.

Pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama mengatakan, politik anggaran dapat menggambarkan keberpihakan politikus. Jika anggaran banyak untuk subsidi artinya pro ke rakyat. "Saya lihat Puan perjuangkan subsidi di RAPBN 2023. Artinya dia tunjukkan keberpihakan ke rakyat," katanya melalui keterangan tertulis, Senen (23/5/2022).

Candra menyebut politik anggaran dapat juga cerminkan prioritas pemangku kebijakan dalam mengelola negara. Jika budget subsidi dianggarkan, maka artinya negara fokus membantu rakyatnya yang kurang mampu. Rakyat menjadi orientasi utama pemangku kebijakan.



Dia menyebut subsidi dibutuhkan rakyat saat ini. Apalagi Indonesia baru saja terkena pandemi. Butuh proses recovery agar perekonomian rakyat kecil menjadi baik kembali. Di sinilah peran subsidi untuk membantu mereka.

"Saya melihat Puan sudah berlaku benar dan tepat selaku parlemen. Dia mendorong supaya negara dapat berorientasi untuk membantu rakyat miskin," katanya.

Sebagai informasi, Puan menyebut, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

"Oleh karena itu, kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik," katanya seusai Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Subsidi Energi Rp74,9 T, Sinyal Kenaikan BBM dan LPG?

Puan menambahkan RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat.
(abd)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1579 seconds (10.101#12.26)