Rakernas KBPP Polri Resmi Ditutup, Ini Rekomendasinya
Minggu, 22 Mei 2022 - 18:31 WIB
loading...
Ketum KBPP Polri Evita Nursanty memberikan keterangan kepada media terkait Rakernas. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri , Minggu (22/5/2022). Rakernas yang digelar di The Tribrata Darmawangsa Jakarta itu berlansung sejak Jumat (20/5/2022).
Rakernas kali ini menghasilkan program kerja, sosialisasi peraturan organisasi (PO), dan memperkenalkan aplikasi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan database yang dinilai menjadi solusi bagi persoalan tata kelola keanggotaan KBPP Polri. Aplikasi ini resmi diluncurkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono pada saat pembukaan Rakernas.
Selama rakernas, hadir sejumlah narasumber memberikan pengarahan. Antara lain As SDM Kapolri Wahyu Widada yang membahas mengenai pentingnya sumber daya manusia, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Wuryono Prakoso yang memaparkan pencegahan tindak korupsi, dan Sestama BIN sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri Komjen Pol Bambang Sunarwibowo yang membahas topik intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Baca juga: KBPP Polri Gelar Rakernas Penataan Organisasi, Ini Pesan Wakapolri
Pada hari terakhir, KBPP Polri membacakan rekomendasi berjudul 'Membangun Organisasi Integritas SDM yang Solid, Modern, Mandiri, dan Berwibawa di Era Globalisasi'. Dalam rekomendasinya, KBPP menyatakan bahwa dalam tekanan globalisasi, nilai yang tidak boleh berubah adalah Pancasila. Setiap masyarakat harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan agar jati diri bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan.
Globalisasi ternyata juga menimbulkan jumlah kemiskinan di dunia hampir 1 miliar, sehingga KBPP Polri berpendapat untuk mengatasinya perlu upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dibutuhkan pula ketahanan ideologi Pancasila, ketahanan pangan, energi, air, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan menjaga eksistensi NKRI dan jati diri bangsa.
Di sisi lain, KBPP Polri membangun platform digital dan terintegrasi dengan Binmas Online System (BOS) dan program kerja KBPP Polri.
"Kami bersyukur semua agenda pertemuan KBPP Polri ini berjalan dengan baik. Kini kita punya program kerja yang siap kita jalankan di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan Polri. Saya berterima kasih atas semangat yang tinggi teman-teman pengurus pusat dan pengurus daerah. Ini adalah momentum kebangkitan kita menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri, dan berwibawa," kata Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Minggu (22/5/2022).
Di sela-sela Rakernas, KBPP Polri berhasil melakukan munaslub untuk perubahan dan penyempurnaan AD/ART yang mendapatkan persetujuan dari 34 pengurus daerah yang hadir. Munaslub yang digelar pada pada Jumat malam, 20 Mei 2022, menurut Evita, karena adanya kesadaran bersama perlunya penyempurnaan AD/ART sesuai dengan tuntutan kekinian bagi organisasi KBPP Polri.
"Kebetulan semua pengurus daerah berkumpul di Jakarta, dan kita semua bersatu hati untuk mengadakan munaslub yang khusus membahas soal penyempurnaan AD/ART ini," ujarnya.
KBPP Polri memiliki 119 program pusat yang akan disinergikan dengan seluruh pengurus di daerah-daerah lainnya. Sementara terkait aplikasi KTA digital, selama ini KBPP Polri belum memiliki database sehingga menyulitkan untuk mengetahui secara tepat data keanggotaan. "Dengan aplikasi KTA digital kedepan diharapkan kita punya database yang lebih akurat mengenai anggota daripada KBPP Polri," katanya.
Aplikasi KBPP Polri Mobile merupakan cara mudah untuk mengakses anggota karena di dalamnya terdapat KTA, dan informasi anggota yang terverifikasi. Melalui teknologi ini mengenal anggota menjadi lebih mudah, serta berinteraksi aman dan terpercaya.
Aplikasi ini juga dilengkapi database report, sehingga laporan kegiatan dan informasi setiap pengurus daerah diinput dengan mudah dan dapat ditanggapi seluruh anggota. Di dalamnya juga terdapat alamat, pekerjaan, minat, bidang bisnis, relasi hubungan keluarga Polri, dokumen penunjang validasi bahkan data pendidikan anak. Aplikasi ini dilengkapi Scan QR untuk verifikasi dan validasi anggota.
Sementara itu, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menjelaskan, fungsi Binmas dalam urusan preemtif yaitu mengubah tata kehidupan. KBPP Polri merupakan bagian di dalamnya yang mendukung program preemtif itu melalui pembinaan, penyuluhan dan koordinasi.
Dia berharap pengurus membuat KBPP Polri semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait dengan rekomendasi KBPP Polri, Suwondo menyoroti pentingnya mendukung program penciptaan lapangan kerja yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
"Masyarakat membutuhkan puluhan ribu lapangan pekerjaan, dan karena itu kita membutuhkan investasi, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di negara kita," kata Suwondo.
Rakernas kali ini menghasilkan program kerja, sosialisasi peraturan organisasi (PO), dan memperkenalkan aplikasi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan database yang dinilai menjadi solusi bagi persoalan tata kelola keanggotaan KBPP Polri. Aplikasi ini resmi diluncurkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono pada saat pembukaan Rakernas.
Selama rakernas, hadir sejumlah narasumber memberikan pengarahan. Antara lain As SDM Kapolri Wahyu Widada yang membahas mengenai pentingnya sumber daya manusia, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Wuryono Prakoso yang memaparkan pencegahan tindak korupsi, dan Sestama BIN sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri Komjen Pol Bambang Sunarwibowo yang membahas topik intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Baca juga: KBPP Polri Gelar Rakernas Penataan Organisasi, Ini Pesan Wakapolri
Pada hari terakhir, KBPP Polri membacakan rekomendasi berjudul 'Membangun Organisasi Integritas SDM yang Solid, Modern, Mandiri, dan Berwibawa di Era Globalisasi'. Dalam rekomendasinya, KBPP menyatakan bahwa dalam tekanan globalisasi, nilai yang tidak boleh berubah adalah Pancasila. Setiap masyarakat harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan agar jati diri bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan.
Globalisasi ternyata juga menimbulkan jumlah kemiskinan di dunia hampir 1 miliar, sehingga KBPP Polri berpendapat untuk mengatasinya perlu upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia. Dibutuhkan pula ketahanan ideologi Pancasila, ketahanan pangan, energi, air, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan menjaga eksistensi NKRI dan jati diri bangsa.
Di sisi lain, KBPP Polri membangun platform digital dan terintegrasi dengan Binmas Online System (BOS) dan program kerja KBPP Polri.
"Kami bersyukur semua agenda pertemuan KBPP Polri ini berjalan dengan baik. Kini kita punya program kerja yang siap kita jalankan di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan Polri. Saya berterima kasih atas semangat yang tinggi teman-teman pengurus pusat dan pengurus daerah. Ini adalah momentum kebangkitan kita menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri, dan berwibawa," kata Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Minggu (22/5/2022).
Di sela-sela Rakernas, KBPP Polri berhasil melakukan munaslub untuk perubahan dan penyempurnaan AD/ART yang mendapatkan persetujuan dari 34 pengurus daerah yang hadir. Munaslub yang digelar pada pada Jumat malam, 20 Mei 2022, menurut Evita, karena adanya kesadaran bersama perlunya penyempurnaan AD/ART sesuai dengan tuntutan kekinian bagi organisasi KBPP Polri.
"Kebetulan semua pengurus daerah berkumpul di Jakarta, dan kita semua bersatu hati untuk mengadakan munaslub yang khusus membahas soal penyempurnaan AD/ART ini," ujarnya.
KBPP Polri memiliki 119 program pusat yang akan disinergikan dengan seluruh pengurus di daerah-daerah lainnya. Sementara terkait aplikasi KTA digital, selama ini KBPP Polri belum memiliki database sehingga menyulitkan untuk mengetahui secara tepat data keanggotaan. "Dengan aplikasi KTA digital kedepan diharapkan kita punya database yang lebih akurat mengenai anggota daripada KBPP Polri," katanya.
Aplikasi KBPP Polri Mobile merupakan cara mudah untuk mengakses anggota karena di dalamnya terdapat KTA, dan informasi anggota yang terverifikasi. Melalui teknologi ini mengenal anggota menjadi lebih mudah, serta berinteraksi aman dan terpercaya.
Aplikasi ini juga dilengkapi database report, sehingga laporan kegiatan dan informasi setiap pengurus daerah diinput dengan mudah dan dapat ditanggapi seluruh anggota. Di dalamnya juga terdapat alamat, pekerjaan, minat, bidang bisnis, relasi hubungan keluarga Polri, dokumen penunjang validasi bahkan data pendidikan anak. Aplikasi ini dilengkapi Scan QR untuk verifikasi dan validasi anggota.
Sementara itu, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menjelaskan, fungsi Binmas dalam urusan preemtif yaitu mengubah tata kehidupan. KBPP Polri merupakan bagian di dalamnya yang mendukung program preemtif itu melalui pembinaan, penyuluhan dan koordinasi.
Dia berharap pengurus membuat KBPP Polri semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait dengan rekomendasi KBPP Polri, Suwondo menyoroti pentingnya mendukung program penciptaan lapangan kerja yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
"Masyarakat membutuhkan puluhan ribu lapangan pekerjaan, dan karena itu kita membutuhkan investasi, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di negara kita," kata Suwondo.
(abd)
Lihat Juga :
