Kepala BMKG Sebut Early Warning dan Early Action Jadi Kunci Zero Victim Bencana
Sabtu, 21 Mei 2022 - 21:18 WIB
loading...
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyebut bahwa zero victim tidak akan pernah terwujud jika early warning dan early action tidak seiring sejalan. Foto/BMKG
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) , Dwikorita Karnawati menyebut bahwa zero victim tidak akan pernah terwujud jika early warning dan early action tidak seiring sejalan. Menurutnya, keduanya harus berjalan imbang apabila Indonesia ingin nol korban jiwa saat terjadi bencana .
"Itulah rumusnya jika ingin zero victim. Early warning merupakan aspek teknis yang terus membutuhkan inovasi teknologi, ada di bagian hulu sistem yang dikoordinasikan oleh BMKG," ujar Dwikorita dalam sambutannya pada Workshop Penguatan Kegiatan Komponen II BMKG dengan Komite Penasihat Teknis Indonesia Disaster Resilience Project (IDRIP) di Jakarta, Jumat (20/5/2022). Baca juga: BMKG Beberkan Penyebab Ciputat Wilayah Terpanas Se-Indonesia
"Sementara itu, early action merupakan aspek sosio-kultur yang secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam melakukan aksi dini. Kedua aspek hulu-hilir atau teknis-kultural harus terintegrasi, terkoneksi secara "merasuk" berkesinambungan, agar ZERO VICTIMS benar-benar terwujud," sambungnya.
Dwikorita mengatakan Indonesia menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Maka dari itu, rumus zero victim tersebut harus menjadi acuan gerak langkah dalam menghadapi ancaman bencana alam.
Kesiapsiagaan, lanjut Dwikorita, tidak hanya di level pemerintah saja, namun juga harus mengakar di seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak berlebihan lantaran faktanya Indonesia adalah negara rawan bencana karena dilalui oleh Sirkum Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Cincin Api Pasifik dan Sabuk Mediterania.
Bahkan Indonesia berada di Zona Tumbukan Lempeng-lempeng Tektonik Aktif. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia rawan akan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi.
"Belum lagi ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara benua maritim yang berada di wilayah tropis, sehingga rentan terimbas badai, topan, dan juga siklon tropis yang kerap terjadi di wilayah khatulistiwa, terutama yang dekat dengan Samudera Pasifik. Pun, Indonesia adalah negara dengan curah hujan yang tinggi," imbuhnya.
Mengingat ancaman bencana sangat banyak, lanjut dia, sehingga mitigasi yang dilakukan pun harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, literasi dan edukasi terkait mitigasi bencana untuk masyarakat pun harus ditingkatkan.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama. Karena bencana selalu datang dengan tiba-tiba, tidak menunggu kapan kita siap," tambah dia.
TKDN Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menyinggung soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan sistem peringatan dini BMKG. Dikatakan, bahwa selama ini BMKG telah membuat secara mandiri berbagai peralatan operasional utama Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Produk-produk tersebut pun telah teruji kemampuan dan kualitasnya serta teregister paten.
"Hanya saja memang, BMKG masih seperti "penjahit", karena produk dibuat sesuai kebutuhan, belum diproduksi secara massal dan dikomersialisasikan," ujarnya.
Dwikorita mencontohkan produk karya BMKG di antaranya Automated Weather Observing System (AWOS) yang pernah dipasang di landasan pacu ke-3 Bandara Soekarno Hatta dan di Yogyakarta Internasional Airport. AWOS tersebut dilengkapi sejumlah sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, dan sensor radiasi matahari.
Selain itu, BMKG juga telah memproduksi intensity meter yang berfungsi untuk mendeteksi guncangan pada suatu peralatan tertentu akibat gempa bumi, bukan mengukur kekuatan gempa bumi. Meski buatan BMKG, kata dia, sejak dipasang dan sampai hari ini tetap baik-baik saja dan data yang dihasilkan selalu tepat dan akurat.
Sementara itu, terkait kegiatan Komponen II BMKG, Dwikorita berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan akurasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, serta memperluas jangkauan informasi tersebut. Beberapa kegiatan IDRIP-BMKG seperti pembangunan InaEEWS, Upgrading Seismograph, WRS Dissemination dan Penguatan Operasional Sistem Peringatan Dini, mendapat dukungan dan arahan penuh dari Komite Penasehat Teknis/Technical Advisory Committee (TAC) IDRIP-BMKG. Baca juga: BMKG Tegaskan Panas Terik Beberapa Hari Terakhir Bukan Gelombang Panas
"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, kami meningkatkan performa processing layanan informasi gempa bumi dan tsunami dengan HPC (High Performace Computer) untuk melompatkan kecepatan prosessing dan peringatan dini tsunami. Sistem processing yang akan dikembangkan dirancang dan dibangun secara mandiri/karya anak bangsa untuk mewujudkan InaTEWS Merah Putih," pungkasnya.
"Itulah rumusnya jika ingin zero victim. Early warning merupakan aspek teknis yang terus membutuhkan inovasi teknologi, ada di bagian hulu sistem yang dikoordinasikan oleh BMKG," ujar Dwikorita dalam sambutannya pada Workshop Penguatan Kegiatan Komponen II BMKG dengan Komite Penasihat Teknis Indonesia Disaster Resilience Project (IDRIP) di Jakarta, Jumat (20/5/2022). Baca juga: BMKG Beberkan Penyebab Ciputat Wilayah Terpanas Se-Indonesia
"Sementara itu, early action merupakan aspek sosio-kultur yang secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam melakukan aksi dini. Kedua aspek hulu-hilir atau teknis-kultural harus terintegrasi, terkoneksi secara "merasuk" berkesinambungan, agar ZERO VICTIMS benar-benar terwujud," sambungnya.
Dwikorita mengatakan Indonesia menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Maka dari itu, rumus zero victim tersebut harus menjadi acuan gerak langkah dalam menghadapi ancaman bencana alam.
Kesiapsiagaan, lanjut Dwikorita, tidak hanya di level pemerintah saja, namun juga harus mengakar di seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak berlebihan lantaran faktanya Indonesia adalah negara rawan bencana karena dilalui oleh Sirkum Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Cincin Api Pasifik dan Sabuk Mediterania.
Bahkan Indonesia berada di Zona Tumbukan Lempeng-lempeng Tektonik Aktif. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia rawan akan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi.
"Belum lagi ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara benua maritim yang berada di wilayah tropis, sehingga rentan terimbas badai, topan, dan juga siklon tropis yang kerap terjadi di wilayah khatulistiwa, terutama yang dekat dengan Samudera Pasifik. Pun, Indonesia adalah negara dengan curah hujan yang tinggi," imbuhnya.
Mengingat ancaman bencana sangat banyak, lanjut dia, sehingga mitigasi yang dilakukan pun harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, literasi dan edukasi terkait mitigasi bencana untuk masyarakat pun harus ditingkatkan.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama. Karena bencana selalu datang dengan tiba-tiba, tidak menunggu kapan kita siap," tambah dia.
TKDN Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menyinggung soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan sistem peringatan dini BMKG. Dikatakan, bahwa selama ini BMKG telah membuat secara mandiri berbagai peralatan operasional utama Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Produk-produk tersebut pun telah teruji kemampuan dan kualitasnya serta teregister paten.
"Hanya saja memang, BMKG masih seperti "penjahit", karena produk dibuat sesuai kebutuhan, belum diproduksi secara massal dan dikomersialisasikan," ujarnya.
Dwikorita mencontohkan produk karya BMKG di antaranya Automated Weather Observing System (AWOS) yang pernah dipasang di landasan pacu ke-3 Bandara Soekarno Hatta dan di Yogyakarta Internasional Airport. AWOS tersebut dilengkapi sejumlah sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, dan sensor radiasi matahari.
Selain itu, BMKG juga telah memproduksi intensity meter yang berfungsi untuk mendeteksi guncangan pada suatu peralatan tertentu akibat gempa bumi, bukan mengukur kekuatan gempa bumi. Meski buatan BMKG, kata dia, sejak dipasang dan sampai hari ini tetap baik-baik saja dan data yang dihasilkan selalu tepat dan akurat.
Sementara itu, terkait kegiatan Komponen II BMKG, Dwikorita berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan akurasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, serta memperluas jangkauan informasi tersebut. Beberapa kegiatan IDRIP-BMKG seperti pembangunan InaEEWS, Upgrading Seismograph, WRS Dissemination dan Penguatan Operasional Sistem Peringatan Dini, mendapat dukungan dan arahan penuh dari Komite Penasehat Teknis/Technical Advisory Committee (TAC) IDRIP-BMKG. Baca juga: BMKG Tegaskan Panas Terik Beberapa Hari Terakhir Bukan Gelombang Panas
"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, kami meningkatkan performa processing layanan informasi gempa bumi dan tsunami dengan HPC (High Performace Computer) untuk melompatkan kecepatan prosessing dan peringatan dini tsunami. Sistem processing yang akan dikembangkan dirancang dan dibangun secara mandiri/karya anak bangsa untuk mewujudkan InaTEWS Merah Putih," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
