Soroti PNBP untuk Faskes TNI, Moeldoko Dinilai Tetap Perhatikan Nasib Prajurit
Jum'at, 20 Mei 2022 - 23:58 WIB
loading...
A
A
A
"Yang paling penting, dengan mendorong percepatan pencairan dana PNBP tersebut, KSP sudah memberikan solusi nyata pada persoalan akut di fasilitas-fasilitas kesehatan TNI saat ini," tambahnya.
Menurut Varhan, dengan terkendalanya penarikan dana PNBP untuk faskes TNI, tidak hanya para dokter dan paramedis di lingkungan TNI tersendat menerima hak mereka berupa honorarium. Kebutuhan mendesak di berbagai faskes TNI pun hingga kini tersendat untuk dipenuhi.
"Jadi jelas, terkendalanya penarikan dana PNBP yang besarnya Rp705 miliar itu sudah berdampak nyata pada pelayanan kesehatan di faskes-faskes TNI," kata Varhan.
Wakil Sekretaris Jenderal LSM LIRA mengapresiasi sikap KSP tersebut, manakala tahu bahwa informasi tentang terkendalanya faskes TNI itu tidak didapat dari laporan anak buah KSP semata.
"KSP mendapatkan laporan itu atas prakarsa beliau agar para stafnya melakukan verifikasi lapangan di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah," ungkap Varhan.
Seperti diberitakan sebelumnya, KSP Moeldoko memimpin rapat koordinasi pemberian kebijakan khusus penarikan sisa saldo PNBP faskes TNI, bersama Kemenkeu, Kemhan, Asosiasi Rumah Sakit Kemhan TNI-Polri, dan sejumlah lembaga terkait, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Menurut Varhan, dengan terkendalanya penarikan dana PNBP untuk faskes TNI, tidak hanya para dokter dan paramedis di lingkungan TNI tersendat menerima hak mereka berupa honorarium. Kebutuhan mendesak di berbagai faskes TNI pun hingga kini tersendat untuk dipenuhi.
"Jadi jelas, terkendalanya penarikan dana PNBP yang besarnya Rp705 miliar itu sudah berdampak nyata pada pelayanan kesehatan di faskes-faskes TNI," kata Varhan.
Wakil Sekretaris Jenderal LSM LIRA mengapresiasi sikap KSP tersebut, manakala tahu bahwa informasi tentang terkendalanya faskes TNI itu tidak didapat dari laporan anak buah KSP semata.
"KSP mendapatkan laporan itu atas prakarsa beliau agar para stafnya melakukan verifikasi lapangan di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah," ungkap Varhan.
Seperti diberitakan sebelumnya, KSP Moeldoko memimpin rapat koordinasi pemberian kebijakan khusus penarikan sisa saldo PNBP faskes TNI, bersama Kemenkeu, Kemhan, Asosiasi Rumah Sakit Kemhan TNI-Polri, dan sejumlah lembaga terkait, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Lihat Juga :
