Pertemuan Kebudayaan Jadi Kunci Jaga Kebersamaan Indonesia

Untuk itu dia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan, apalagi sejatinya Papua memiliki sumber daya manusia yang luar biasa hebat.(Baca juga: Penyelesaian Papua Harus dengan Pendekatan Persuasif Bukan Kekuasaan )

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional.

Pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kendati demikian, dia mengajak agar putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, mereka yang duduk di pemerintahan, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua.

Dia setuju media sosial menjadi tantangan utama. Karena itu, setiap ada narasi negatif, akan lebih baik langsung dijelaskan diklarifikasi sehingga tidak dikesankan sebagai informasi yang benar. Opini harus dibangun secara bersama sama dan terorkestrasi.

Oleh karena itu, jangan lagi terlambat untuk memberikan klarifikasi atas informasi salah mengenai Papua.

“Untuk menyelesaikan masalah Papua, semua harus turun tangan karena permasalahan bukan satu lembaga atau per orang, ini persoalan bersama, perlu diawali berpikir sama, berkata sama, dan akan sangat manjur jika orang asli Papua yang menjelaskan mengklarifikasi, termasuk dengan menggencarkan diplomasi budaya,” ucap Tantowi.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menuturkan, persoalan pengkotak-kotakan berdasar isu rasialis sejatinya telah pupus sejak deklarasi Sumpah Pemuda.

Dalam Sumpah Pemuda dinyatakan bahwa semua berada dalam satu nusa satu bahasa satu nasib sepenanggungungan. Bahkan, sejatinya isu rasialis sedari dulu hanya dikelola oleh kolonialis untuk memecah belah mengkotak-kotakkan dan yang diuntungkan bukan dari pihak masyarakat.

Menurut dia, isu rasial kerap muncul pada momen-momen politik lokal seperti pilkada terlihat dari narasi kampanye. Hal itu meski hanya tampil dalam politik, memiliki dampak luas, karena terkesan ada perlakuan berbeda.

Dia meminta pemerintah untuk benar-benar memperlihatkan keadilan dan kesamaan dalam penegakan hukum, menciptakan peraturan yang tidak diskriminatif sehingga sebagian kelompok tidak merasa ada luka sejarah.