Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah
Kamis, 12 Mei 2022 - 09:05 WIB
loading...
A
A
A
Menko Airlangga menuturkan antara lain proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon-Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di tahun 2023.
Ada juga pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp6,5 Triliun.
Dia mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.
Menko Airlangga menjelaskan Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progres pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
Tidak hanya itu, kata Airlangga, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.
Ada juga pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp6,5 Triliun.
Dia mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.
Menko Airlangga menjelaskan Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progres pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
Tidak hanya itu, kata Airlangga, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.
Lihat Juga :
