Hasil Survei, Masyarakat Ingin Ada Perombakan Kabinet Jokowi-Maruf
Jum'at, 19 Juni 2020 - 21:24 WIB
loading...
A
A
A
"Tren pemburukan ekonomi bisa terjadi, karena capaian kuartal 2 akan berefek pada kuartal 3 dan 4. Jika itu terjadi, negara terancam resesi. Kalau terjadi resesi, inflasi bisa tidak terkendali, harga bahan pokok melangit dan akhirnya kepuasan publik terhadap pemerintah akan jeblok," kata Umam, Jumat (19/6/2020).
Untuk itu, pemerintah perlu reshuffle kabinet, utamanya di bidang ekonomi, kesehatan dan penegakan hukum. Adapun kementerian yang terkait dengan potensi ancaman inflasi itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Kemenko Perekonomian.
"Ekonomi negara makin rapuh, presiden harus perkuat tim ekonominya. Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan juga disorot KPK karena terkait program kartu pra-kerja," ungkapnya.
Terkait dinamika reshuffle, Umam juga menyoroti peluang bergabungnya Partai Demokrat dan PAN. Direktur Paramadina Public Policy Institute itu berpendapat, kedua partai tersebut telah melakukan suksesi dan konsolidasi internal masing-masing. Komunikasi yang baik antara Demokrat dan PAN dengan pemerintah berpotensi membuka peluang masuknya kader utama mereka ke bursa reshuffle kabinet mendatang.
Ia melihat, cara berpolitik Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kritis namun proporsinal akan menarik perhatian Jokowi. Selain itu, di PDIP sebagai mengalami faksionalisme yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Jika Jokowi memberi ruang kepada Demokrat dan PAN, mesin pemerintahan akan lebih stabil dan efektif.
"Memang koalisi pemerintah akan menjadi sangat gemuk, tapi kalau Jokowi mau berpikir panjang, masuknya Demokrat dan PAN akan membuat jalan politiknya lebih aman, utamanya setelah periode pemerintahannya menjelang akhir," demikian kata Doktor lulusan University of Queensland, Australia ini.
Untuk itu, pemerintah perlu reshuffle kabinet, utamanya di bidang ekonomi, kesehatan dan penegakan hukum. Adapun kementerian yang terkait dengan potensi ancaman inflasi itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Kemenko Perekonomian.
"Ekonomi negara makin rapuh, presiden harus perkuat tim ekonominya. Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belakangan juga disorot KPK karena terkait program kartu pra-kerja," ungkapnya.
Terkait dinamika reshuffle, Umam juga menyoroti peluang bergabungnya Partai Demokrat dan PAN. Direktur Paramadina Public Policy Institute itu berpendapat, kedua partai tersebut telah melakukan suksesi dan konsolidasi internal masing-masing. Komunikasi yang baik antara Demokrat dan PAN dengan pemerintah berpotensi membuka peluang masuknya kader utama mereka ke bursa reshuffle kabinet mendatang.
Ia melihat, cara berpolitik Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kritis namun proporsinal akan menarik perhatian Jokowi. Selain itu, di PDIP sebagai mengalami faksionalisme yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Jika Jokowi memberi ruang kepada Demokrat dan PAN, mesin pemerintahan akan lebih stabil dan efektif.
"Memang koalisi pemerintah akan menjadi sangat gemuk, tapi kalau Jokowi mau berpikir panjang, masuknya Demokrat dan PAN akan membuat jalan politiknya lebih aman, utamanya setelah periode pemerintahannya menjelang akhir," demikian kata Doktor lulusan University of Queensland, Australia ini.
