Audiensi 1 Jam dengan Pimpinan DPR, Perwakilan Massa Demo Sampaikan Ini
Kamis, 21 April 2022 - 18:39 WIB
loading...
Pimpinan DPR menerima 15 orang perwakilan demonstran dari kelompok buruh dan mahasiswa. Foto/MPI/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR menerima 15 orang perwakilan demonstran dari kelompok buruh dan mahasiswa di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Sejumlah keluhan disampaikan perwakilan demonstran dalam audiensi sekitar sejam dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.
Perwakilan buruh, Boing mengungkapkan alasannya menolak UU Omnibus Law tentang Ciptaker, karena contoh paling nyata adalah ketentuan mengenai pengupahan. Banyak perusahaan juga menjadikan efisiensi sebagai alasan mengganti pekerja dengan kontrak outsourcing.
“Tolong dihentikan, dengarkan suara rakyat, rakyat sudah merasakan dampak UU Ciptaker,” kata Boing di Ruang Rapat Pimpinan DPR.
Baca juga: Jelang Buka Puasa, Ribuan Mahasiswa di Patung Kuda Membubarkan Diri
Kemudian, sambung Boing, pihaknya juga meminta agar distribusi kekayaan negara harus berlaku adil, memberikan jaminan kesehatan pendidikan, perumahan dan pensiun. Karena pihaknya melihat negara ini semakin liberal dan BUMN seharusnya menjadi lokomotif pembangunan dalam negeri dan DPR punya andil mengatur anggaran.
Kemudian, Aldi dari perwakilan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia berafiliasi dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyampaikan bahwa 75 ribu anak putus sekolah. Ini akibat badai pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang.
Bahkan orang tua di rumah mulai menjerit, banyak teman-teman mereka harus di-drop out (DO) dari kampus lantaran pengekangan kebebasan berekspresi, dan karena itulah mereka harus turun ke jalan. “Kita harus turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Kembalikan kebebasan berekspresi di kampus, banyak teman kami di-DO,” ujar Aldi.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Gunadarma juga mengkritisi soal Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai secara sembunyi-sembunyi, karena sampai hari ini naskah akademiknya belum kunjung dipublikasi. Pihaknya melihat ada upaya mempertajam praktik-praktik liberalisasi pendidikan dan wacana-wacana pendidikan naik.
Sementara itu, perwakilan buruh Arif meminta agar DPR RI dan pemerintah menuntaskan tuntutan rakyat. “Demo-demo meluas di mana-mana ini harus dihentikan, supaya kita juga enggak capek di lapangan. Saya pikir juga Bapak pasti paham bagaimana terjadi di atas. Tuntutan rakyat diselesaikan, tidak ada tipu muslihat,” tegasnya.
Perwakilan buruh, Boing mengungkapkan alasannya menolak UU Omnibus Law tentang Ciptaker, karena contoh paling nyata adalah ketentuan mengenai pengupahan. Banyak perusahaan juga menjadikan efisiensi sebagai alasan mengganti pekerja dengan kontrak outsourcing.
“Tolong dihentikan, dengarkan suara rakyat, rakyat sudah merasakan dampak UU Ciptaker,” kata Boing di Ruang Rapat Pimpinan DPR.
Baca juga: Jelang Buka Puasa, Ribuan Mahasiswa di Patung Kuda Membubarkan Diri
Kemudian, sambung Boing, pihaknya juga meminta agar distribusi kekayaan negara harus berlaku adil, memberikan jaminan kesehatan pendidikan, perumahan dan pensiun. Karena pihaknya melihat negara ini semakin liberal dan BUMN seharusnya menjadi lokomotif pembangunan dalam negeri dan DPR punya andil mengatur anggaran.
Kemudian, Aldi dari perwakilan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia berafiliasi dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyampaikan bahwa 75 ribu anak putus sekolah. Ini akibat badai pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang.
Bahkan orang tua di rumah mulai menjerit, banyak teman-teman mereka harus di-drop out (DO) dari kampus lantaran pengekangan kebebasan berekspresi, dan karena itulah mereka harus turun ke jalan. “Kita harus turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Kembalikan kebebasan berekspresi di kampus, banyak teman kami di-DO,” ujar Aldi.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Gunadarma juga mengkritisi soal Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai secara sembunyi-sembunyi, karena sampai hari ini naskah akademiknya belum kunjung dipublikasi. Pihaknya melihat ada upaya mempertajam praktik-praktik liberalisasi pendidikan dan wacana-wacana pendidikan naik.
Sementara itu, perwakilan buruh Arif meminta agar DPR RI dan pemerintah menuntaskan tuntutan rakyat. “Demo-demo meluas di mana-mana ini harus dihentikan, supaya kita juga enggak capek di lapangan. Saya pikir juga Bapak pasti paham bagaimana terjadi di atas. Tuntutan rakyat diselesaikan, tidak ada tipu muslihat,” tegasnya.
(rca)
Lihat Juga :
