Partai Demokrat Sebut SBY sebagai Bapak Perdamaian dan Demokrasi

JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) layak dijuluki sebagai Bapak Perdamaian dan Bapak Demokrasi. Ini disampaikan menanggapi ungggahan Sekretariat Negara soal julukan enam presiden sebelum Jokowi.

Presiden pertama Soekarno disebut Bapak Proklamator, Presiden kedua Soeharto disebut Bapak Pembangunan, Presiden ketiga BJ Habibie disebut Bapak Teknologi. Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut Bapak Pluralisme, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri disebut Ibu Penegak Konstitusi, dan Presiden RI keenam disebut Bapak Perdamaian.

" Alangkah baiknya jika julukan yang diberikan berasal dari aspirasi masyarakat, sehingga predikat yang disematkan kepada para Presiden benar-benar selaras dengan kehendak rakyat, tak kerkesan sekedar menyenangkan atasan," ujar Kamhar, Rabu (20/4/2022).



Partai Demokrat, kata Kamhar, menghargai dan mengapresiasi predikat yang disematkan kepada SBY sebagai bapak perdamaian. Namun menurutnya julukan tersebut hanya mencerminkan capaian pemerintahan SBY periode pertama saja.

"Lebih tepat untuk menggambarkan potret dua periode pemerintahan Pak SBY adalah sebagai bapak demokrasi. Beliau adalah pribadi yang taat azas, pro reformasi, pro demokrasi dan senantiasa menjunjung tinggi konstitusi. Mampu menahan diri dari godaan mengutak-atik konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan," tutur dia.

Hal ini menurut Kamhar amat berbeda dengan pemerintahan sekarang yang sejak awal periode kedua, sudah terbaca dan terasa nuansa untuk melanggengkan kekuasaan.

"Ketegasan Pak Jokowi dalam merespon manuver-manuver para pembantunya yang menjadi motor gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode menjadi mata ujian penting," ungkap Kamhar.



Jika Presiden Jokowi tak mengambil sikap tegas atau melakukan pembiaran pada pembantu-pembantunya yang terlibat 'operasi politik' terorisme konstitusi ini, maka jika Ibu Megawati disematkan julukan sebagai Ibu Penegak Konstitusi, Pak Jokowi akan dicatat sejarah sebagai Bapak Makar Konstitusi.

"Pak Jokowi akan menghidupkan kembali julukan yang pernah diberikan BEM UI sebagai The King of Lip Service. Karenanya Pak Jokowi mesti mengambil tindakan tegas. Tak bisa melakukan pembiaran," tutur dia.

Kamhar menyebutkan pembiaran yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap anak buahnya yang melenceng dari konstitusi dapat menyakiti hati rakyat apalagi di tengah kenaikan berbagai kebutuhan pokok, energi, dan rasio utang pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun.

"Cukup Partai Demokrat saja yang merasakan sakitnya pembiaran pada pembantunya yang melakukan begal politik, tapi jangan melakukan pembiaran pada pembantunya yang menyakiti rakyat," pungkas Kamhar.