Prokes Ketat, Menko Airlangga Tegaskan Halalbihalal Tak Ada Prasmanan

JAKARTA - Pemerintah tidak melarang masyarakat menggelar halalbihalal dalam memeriahkan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Menko Perekonomian dan Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Airlangga


"Pemerintah memahami antusiasme masyarakat dalam merayakan Lebaran tahun ini, baik mudik, atau kegiatan berkumpul bersama dengan kerabat dan sanak saudara. Tetapi, tentunya kita tetap memerlukan antisipasi dalam rangka pengendalian pandemi," ujar juru bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/4/2022).

Alia Karenina menjelaskan, penerapan prokes tetap diperlukan untuk menghindari potensi terjadinya penularan Covid-19, terutama dari kegiatan makan bersama pada saat halalbihalal dan acara silaturahmi Idul Fitri.

Untuk kegiatan halalbihalal dengan jumlah di atas 100 orang lanjutnya, tidak ada hidangan makanan dan minuman yang disajikan di tempat (prasmanan).

Kalau ada makanan atau minuman agar dikemas dalam kemasan, dan makanan atau minuman bisa dibawa pulang.

"Meski saat ini angka kasus Covid-19 sudah sangat rendah dan konsisten terus menurun, serta laju penularan sudah terkendali, namun pandemi masih belum berakhir dan virus Covid-19 masih ada," terang Alia.

"Kita harus tetap waspada, terutama saat sedang melakukan kegiatan dan acara yang melibatkan banyak orang dan berkumpul bersama, serta acara yang diselenggarakan di tempat umum," tegas Alia Karenina.

Apa yang dikemukakan Alia Karenina sebelumnya sudah ditekankan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Halalbihalal boleh-boleh saja, tetapi tetap waspada, Covid belum benar-benar pergi. Masih ada di sekitar kita," kata Airlangga dalam Peringatan Nuzulul Qur'an, di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Senin (18/4/2022).

Airlangga pada kesempatan itu juga mengharapkan agar masyarakat menjalani libur panjang dengan tidak bepergian ke luar negeri.

"Situasi penyebaran kasus Covid-19 di negara lain tidak sama dengan di Indonesia, maka masih ada potensi penularan dari luar negeri. Oleh karena itu kita tetap harus waspada," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.