Bahas Lahan Gambut, Kementerian LHK Diskusi Bersama Para Pakar dari Kampus

JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan, pemilihan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sebagai lokasi pengembangan pangan, dilakukan berdasar kronologi historis, maupun dinamika kebijakan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, perlu ada reposisi terhadap eks PLG.

(Baca juga: Pengelolaan Lahan Gambut, Demi Kedaulatan Petani Kecil dan Ketahanan Pangan di Masa Depan)

Hal tersebut dikatakan Alue Dohong saat memberi pengantar diskusi virtual bertema Pembahasan Tinjauan Perspektif Keilmuan dalam Pengembangan Ketahanan Pengan Nasional Berkelanjutan di eks PLG Kalimantan Tengah, Kamis (18/6/2020).

"Reposisi tersebut paling tidak ada 6 hal yang menjadi dimensi utama, yaitu pembangunan wilayah, hutan, gambut, SDM, teknologi, dan tata kelola (governance)," ujar Alue Dohong. (Baca juga: KLHK, dan BPPT Lakukan Rekayasa Hujan Buatan di Riau, Ada Apa?)

Diskusi yang diselenggarakan Kementerian LHK ini menghadirkan beberapa pakar narasumber dari Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura dan Universitas Mulawarman. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendapatkan masukan dari berbagai aspek keilmuan dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional berkelanjutan di lahan eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

(Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Genjot Penurunan Emisi)

Adapun para pakar yang menjadi narasumber di antaranya Rektor/Pakar Lingkungan Universitas Palangkaraya Andrie Elia, Pakar Gambut Universitas Palangkaraya Salampak Dohong, Pakar Sosial Universitas Palangkaraya Kumpiady Widen, Dekan Fakultas Kehutanan/Pakar Gambut Universitas Lambung Mangkurat Kissinger.

Kemudian Pakar Sosial Universitas Lambung Mangkurat Sidharta Adyatma, Dekan Fakultas Kehutanan/Pakar Gambut Universitas Mulawarman Rudianto, Pakar Lingkungan Universitas Mulawarman Marlon Aipassa, Pakar Gambut Universitas Tanjungpura Gusti Zakaria, Kepala PPLH/Pakar Lingkungan Universitas Tanjungpura Rossi Widya Nusantara, dan Pakar Sosial Universitas Tanjungpura Agus Yuliono.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Alue Dohong didampingi oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M.R. Karliansyah, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead.

Wamen mengatakan, ntuk memberikan dukungan terhadap pengembangan lahan pangan nasional di areal Eks-PLG Provinsi Kalteng, Kementerian LHK melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat. Alue Dohong juga mengaitkan pengembangan pangan ini dengan konteks Covid-19 dan ketahanan pangan.

Menurutnya, kejadian pandemi virus Corona (Covid-19) ini menyebabkan terjadi perubahan landscape politik ekonomi, juga disrupsi terhadap produksi dan distribusi pangan, yang menyebabkan terjadi kelangkaan pangan.

"Negara-negara lain mengubah kebijakan yang sebelumnya dalam konteks pangan, seperti India, China, dan Vietnam. Mereka cenderung mengamankan pangan dalam negerinya dulu. Oleh karena itu, kita juga harus meningkatkan pasokan melalui perluasan produksi pangan," ungkap Alue dohong.

Dijelaskan Wamen, diskusi kali ini merupakan upaya tukar pikiran atau brainstorming untuk mendapatkan perspektif dari para ahli gambut, baik aspek kehutanan dan ekosistem, aspek lingkungan, gambutnya sendiri, maupun sosial ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Alue Dohong menegaskan perlunya penyamaan persepsi berbagai hal terminologi terkait pengembangan pangan ini, seperti istilah pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.

"Yang dimaksud dengan pengembangan pangan disini tidak hanya padi saja, tapi lebih luas, selain pertanian, ada perikanan juga misalnya," katanya.

Sementara Dirjen PKTL Sigit Hardwinarto menyampaikan, kajian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan analisis secara cepat (rapid assessment), melalui proses desk study dari dokumen yang cukup banyak sejak awal tahun 1990-an hingga sekarang, review berbagai kebijakan, rencana dan program.

Selain itu, tim juga melakukan analisis spasial dari berbagai informasi geospasial tematik, dialog/focus group discussion (FGD), dan konsultasi terbatas dengan berbagai pihak terkait. "Metodologi yang dilakukan ini berlangsung secara bertahap, berulang-ulang untuk mendapatkan rumusan yang tepat. Kami juga berkonsultasi para pihak terkait," ujar Sigit.

Kementerian LHK menghadirkan beberapa narasumber dari Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjung Pura dan Universitas Mulawarman. Tujuan pertemuan ini antara lain untuk mendapatkan masukan dari berbagai aspek keilmuan dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional berkelanjutan di lahan eks PLG Provinsi Kalteng.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Alue Dohong didampingi oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M.R. Karliansyah, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead.

Sementara itu, Dirjen PPKL MR Karliansyah menyampaikan, Kementerian LHK telah menyusun strategi pemulihan ekosistem gambut yang meliputi perbaikan Tata Kelola Air, Rehabilitasi Revegetasi dan peningkatan perikehidupan masyarakat setempat sehingga selanjutnya secara mandiri dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayahnya.

"Pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di Eks PLG akan menjadi kunci dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional di eks PLG secara berkelanjutan," katanya.

Karliansyah menjelaskan bahwa areal Eks PLG berada pada 8 (delapan) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan total luas 1,47 juta hektar. Sementara luasan yang harus dipulihkan dengan sangat segera karena berstatus rusak berat hingga sangat berat seluas 36.936 hektare.

Kerusakan tersebut banyak disebabkan oleh pembangunan kanal yang tidak sesuai kontur, yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran, subsidensi lahan, serta ekspos pirit yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan tanaman pangan yang akan dibudidayakan.

"Kami akan menerapkan pengalaman keberhasilan pemulihan lahan gambut sebelumnya di lahan konsesi maupun masyarakat, dengan merangkul mereka. Kita bersama melakukan pembenahan kanal. Dengan cara ini sudah terbukti akan lebih cepat membasahi kembali lahan gambut. Tentu disertai dengan pengawasan ketat dan metode yang benar," tutur Karliansyah.

Selanjutnya Kepala BRG Nazir Foead menyampaikan bagaimana pengalaman BRG dalam mengajak masyarakat agar ikut partisipasi, melalui perubahan perilaku, menggali kembali kearifan lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat serta para inovator lokal dalam menerapkan pertanian ramah gambut dan berkelanjutan.

"Terima kasih atas sumbang saran dan dukungan di lapangan dari para ahli khususnya para pakar dari Universitas-Universitas yang selama ini banyak membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya BRG," ucap Nazir.

Upaya pengembangan pangan ini, memerlukan masukan dan keterlibatan berbagai pihak. Pertemuan yang diselenggarakan ini, merupakan salahsatu upaya untuk mendapatkan telaahan dan masukan penyempurnaan dari berbagai aspek keilmuan terkait.