Penolakan Wacana 3 Periode, Demo Mahasiswa, hingga Ade Armando Babak Belur
loading...
Beberapa pekan terakhir ini, publik diramaikan dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan jabatan presiden atau tiga periode, demo mahasiswa, hingga Ade Armando babak belur. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Beberapa pekan terakhir ini, wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan jabatan presiden atau tiga periode menjadi isu yang hangat dibicarakan. Bergulirnya isu ini semakin ramai, di saat sejumlah menteri di Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), ikut menyuarakannya.
Baca juga: Dikejar Klaim Big Datanya, Luhut Malah Tanya Kenapa Jokowi Harus Turun
Salah satu menteri yang menyuarakan soal penundaan Pemilu 2024 salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca juga: Ditanya Mahasiswa UI Soal Big Data, Luhut: Saya Punya Hak untuk Tak Membagikan ke Kalian
Mengklaim soal Big Data, Luhut mengatakan, ada 110 juta warga yang setuju Pemilu 2024 ditunda. Tetapi Luhut tidak pernah mengatakan pasti dari mana data itu diperolehnya.
Baca juga: Bahlil Sebut Pilpres 2024 Ditunda Tidak Haram
"Jangan marah-marah, dengerin! Saya tidak pernah bilang Jokowi tiga periode. Yang pernah saya katakan adalah banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu saja, apa salah?" kata Luhut di kawasan Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Selasa (12/4/2022).
Baca juga: Demonstran dari Aliansi BEM SI Diterima KSP, Sampaikan 6 Tuntutan
Kemudian saat Menko Luhut di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Luhut pun sempat mengutarakan wacana penundaan Pemilu tersebut. Meski Luhut paham, bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.
Luhut mengklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. "Jika, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal. Tapi Kalau MPR enggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" pungkasnya.
Baca juga: Dikejar Klaim Big Datanya, Luhut Malah Tanya Kenapa Jokowi Harus Turun
Salah satu menteri yang menyuarakan soal penundaan Pemilu 2024 salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca juga: Ditanya Mahasiswa UI Soal Big Data, Luhut: Saya Punya Hak untuk Tak Membagikan ke Kalian
Mengklaim soal Big Data, Luhut mengatakan, ada 110 juta warga yang setuju Pemilu 2024 ditunda. Tetapi Luhut tidak pernah mengatakan pasti dari mana data itu diperolehnya.
Baca juga: Bahlil Sebut Pilpres 2024 Ditunda Tidak Haram
"Jangan marah-marah, dengerin! Saya tidak pernah bilang Jokowi tiga periode. Yang pernah saya katakan adalah banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu saja, apa salah?" kata Luhut di kawasan Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Selasa (12/4/2022).
Baca juga: Demonstran dari Aliansi BEM SI Diterima KSP, Sampaikan 6 Tuntutan
Kemudian saat Menko Luhut di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Luhut pun sempat mengutarakan wacana penundaan Pemilu tersebut. Meski Luhut paham, bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.
Luhut mengklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. "Jika, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal. Tapi Kalau MPR enggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" pungkasnya.
Lihat Juga :
