Penolakan Wacana 3 Periode, Demo Mahasiswa, hingga Ade Armando Babak Belur

JAKARTA - Beberapa pekan terakhir ini, wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan jabatan presiden atau tiga periode menjadi isu yang hangat dibicarakan. Bergulirnya isu ini semakin ramai, di saat sejumlah menteri di Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), ikut menyuarakannya.





Kemudian saat Menko Luhut di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Luhut pun sempat mengutarakan wacana penundaan Pemilu tersebut. Meski Luhut paham, bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Luhut mengklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. "Jika, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal. Tapi Kalau MPR enggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" pungkasnya.



Kemudian wacana ini disuarakan juga oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, dirinya yakin dengan pendiriannya jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lebih baik ditunda.

Ia pun beranggapan bahwa pemilu ditunda tidak haram. "Memajukan dan mengundurkan pemilu di bangsa ini bukan haram jika melihat sejarah. Di orde lama juga pernah gitu pemilunya diundur karena terjadi krisis," tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (31/1/2022).

Semakin membesarnya isu penundaan Pemilu 2024 dan 3 periode, membuat publik bereaksi. Terutama kalangan mahasiswa yang selama ini dikenal kritis.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di kawasan patung kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya ini ada enam tuntutan yang disuarakan, di antaranya adalah