Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Erick Thohir Minta Pengusaha Sawit Jangan Jadi Orang Asing di Indonesia
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir meminta pihak swasta yang kuasai kebun sawit untuk tidak jadi orang asing di Indonesia, hal ini menyikapi persoalan minyak goreng. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta pihak swasta yang kuasai kebun sawit untuk tidak jadi orang asing di Indonesia. Pernyataan Erick Thohir ini, menyikapi persoalan minyak goreng.
Baca juga: Erick Thohir Bongkar Alasan Perlunya Isolasi Terpusat
Erick Thohir menjelaskan, PTPN sebagai BUMN hanya mempunyai 4 persen luas lahan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
"Lalu kita bersama menampung dari petani mungkin jadi 7 persen. Nah yang mayoritas itu dari swasta," ujar Erick, Sabtu (9/4/2022).
Karena itu ucap Erick, pihaknya sejak awal dari beberapa bulan lalu meminta kepada swasta, agar turut berperan serta membantu masyarakat untuk persoalan minyak goreng.
"Kalau BUMN saja yang hanya punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya. Yang tidak produksi minyak goreng tadinya kita. Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat," tutur Erick.
Erick kembali mengingatkan pihak swasta, untuk berkomitmen penuh terkait minyak goreng. Terutama membantu kebutuhan masyarakat terkait minyak goreng.
"Nah saya sangat mengetuk para swasta juga untuk juga punya komitmen penuh kepada pemberian minyak goreng kepada rakyat," ungkap Erick.
Erick mengingatkan, sebagai sesama bangsa Indonesia harus saling gotong royong untuk membantu persoalan. Pihak swasta, ucap Erick, juga bertanggung jawab menyelesaikan masalah karena mengambil keuntungan dari tanah Indonesia.
"Jadi ketika ada seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan jangan menjadi orang asing. Menjadi orang asing ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia tetapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir," tutur Erick.
Jadi sambung Erick, dirinya sangat mengetuk para swasta, agar bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk selesaikan masalah minyak goreng.
"Saya rasa bapak Presiden sudah mengambil kebijakan, Pak Menko, Pak Mendag. Tinggal kembali hatinya kita mau enggak tidak melakukan kebersamaan ini," tutupnya.
Baca juga: Erick Thohir Bongkar Alasan Perlunya Isolasi Terpusat
Erick Thohir menjelaskan, PTPN sebagai BUMN hanya mempunyai 4 persen luas lahan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
"Lalu kita bersama menampung dari petani mungkin jadi 7 persen. Nah yang mayoritas itu dari swasta," ujar Erick, Sabtu (9/4/2022).
Karena itu ucap Erick, pihaknya sejak awal dari beberapa bulan lalu meminta kepada swasta, agar turut berperan serta membantu masyarakat untuk persoalan minyak goreng.
"Kalau BUMN saja yang hanya punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya. Yang tidak produksi minyak goreng tadinya kita. Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat," tutur Erick.
Erick kembali mengingatkan pihak swasta, untuk berkomitmen penuh terkait minyak goreng. Terutama membantu kebutuhan masyarakat terkait minyak goreng.
"Nah saya sangat mengetuk para swasta juga untuk juga punya komitmen penuh kepada pemberian minyak goreng kepada rakyat," ungkap Erick.
Erick mengingatkan, sebagai sesama bangsa Indonesia harus saling gotong royong untuk membantu persoalan. Pihak swasta, ucap Erick, juga bertanggung jawab menyelesaikan masalah karena mengambil keuntungan dari tanah Indonesia.
"Jadi ketika ada seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan jangan menjadi orang asing. Menjadi orang asing ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia tetapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir," tutur Erick.
Jadi sambung Erick, dirinya sangat mengetuk para swasta, agar bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk selesaikan masalah minyak goreng.
"Saya rasa bapak Presiden sudah mengambil kebijakan, Pak Menko, Pak Mendag. Tinggal kembali hatinya kita mau enggak tidak melakukan kebersamaan ini," tutupnya.
(maf)
Explore More