DPR Minta Petugas Tindak Pelanggar Mudik Lebaran secara Humanis

JAKARTA - Setelah dua tahun dilarang karena pandemi Covid-19 , pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran 2022. Sejumlah syarat pemudik diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, mulai dari booster hingga tes bebas Covid-19.

Terkait kebijakan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan mengingatkan kepada Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi dan jajarannya di bawah, agar menindak para pelanggar mudik dengan humanis dan Presisi. Pasalnya, kebijakan ini sangat berarti bagi masyarakat yang telah menahan diri untuk tidak mudik selama dua tahun.

“Untuk Korlantas Polri, penanganan mudik ini (dilakukan secara) humanis, pasti akan ada beberapa yang melanggar, apalagi ada aturan booster, pasti akan ada yang kucing-kucingan. Tetap humanis dan Presisi. Bagaimanapun 2 tahun ini tanpa mudik itu sangat-sangat berarti ya,” kata Irwan kepada wartawan dikutip pada Sabtu (9/4/2022).





Menurutnya, petugas di lapangan nantinya pasti akan berhadapan langsung dengan para pelanggar aturan mudik. Sehingga sekali lagi ia mengingatkan agar penanganannya dapat dilakukan secara humanis. “Pasti petugas di lapangan akan berhadapan, sehingga harapan kami bisa humanis penanganannya,” ujar ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini.

Lebih dari itu, Irwan menambahkan, kunci dari penanganan mudik ini adalah sinergitas kementerian atau lembaga (K/L) termasuk Korlantas Polri. Dia meyakini bahwa dengan pengalaman mudik selama bertahun-tahun, pemerintah bisa mengawal mudik 2022 ini dengan baik, meskipun masih dalam suasana pandemi.

“Karena dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, menghadapi 79,4 juta pemudik ini, kami sangat yakin pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga dan Korlantas Polri bisa mengawal rakyat untuk mudik dan kembali pulang selamat sampai rumah,” pungkas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini.