Jokowi Tegur Menteri, Politikus PDIP Ini Teringat Cara Soeharto Memilih Pembantu di Kabinet
Jum'at, 08 April 2022 - 07:11 WIB
loading...
Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto teringat Presiden Soeharto membutuhkan waktu dua tahun untuk menelusuri rekam jejak calon menterinya. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) kembali menegur para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/4/2022), Jokowi menyentil menteri terkait kenaikan harga Pertamax dan minyak goreng. Teguran menteri ini menimbulkan beragam spekulasi terkait menteri yang akan direposisi dalam waktu dekat.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto meluruskan bahwa Jokowi bukan ngomel, tapi melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya. Menurutnya, mengevaluasi kinerja menteri, apakah baik atau tidak, merupakan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Presiden adalah kepala pemerintahan dari kata perintah. Jadi kalau perintahnya Pak Presiden itu merasa mendapatkan pelaksanaan yang tidak bagus, ya iyalah Pak Presiden kuciwa (kecewa) gitu lho kira-kira. Menteri yang mana, rakyat kita sudah bisa mengira-ngira lah," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip, Jumat (8/4/2022).
Bambang menjelaskan, kenaikan minyak mentah, batubara, dan kelapa sawit memang memberikan windfall profit atau keuntungan yang tidak disangka-sangka bagi penerimaan negara. Namun kenaikan komoditas energi ini juga memiliki dampak di sejumlah sektor.
"Tetapi ada dampak juga, kenapa? Karena PLN ini membutuhkan batubara, setidaknya itu untuk membakar batubara ini kira-kira 110 juta ton per tahun. Kalau harga batubara naik dua kali lipat saja, dengan GAR 4.000-4.500, naik dua kali lipat itu berarti cashflow PLN terganggu nih, bisa enggak di-sreng? Gampang sekali itu," kata Bambang.
Menurut Ketua Komisi III DPR ini, kenaikan harga komoditas ini pada dasarnya bisa disesuaikan. Namun, sayangnya para menteri tidak bisa mengomunikasikannya kepada masyarakat dengan baik.
Baca juga: Jokowi Geram dengan Menteri yang Urusi Minyak Goreng dan Pertamax: Ada Empati Gitu Loh
"Cuma karena seperti kenaikan ini para menteri statement keluar ini enggak gampang. Karena apa? karena ini mengandung detail. Mohon izin kalau untuk publik, rakyat kita yang detail kan nggak suka, maka untuk memilih kata yang tepat itu sesungguhnya kita ngomong tidak usah khawatir ini kita bisa selesaikan karena kita blablabla... Ini batubara naik, betul, oke kita foto ini, kita selesaikan, gampang. Ini detail nanti saya jelasin di dalam peraturan menteri atau dalam peraturan pemerintah," katanya.
Karena itu, menurut Bambang, dibutuhkan menteri yang bisa bekerja di lapangan. Ia pun mengingatkan presiden agar ke depan memilih menteri dengan melihat rekam jejaknya. "Maka kalau milih menteri ke depan memilih pemimpin itu cek lah track record-nya, karena dari jejak rekamnya itu akan muncul tiga hal. Dia pasti akan keluar karakternya, ini kayak apa? SMP kayak apa? SMA kayak apa? perguruan tingginya kayak apa, terus bekerja di mana ini di-trace," ujarnya.
Bambang mengungkap bahwa di era Presiden Soeharto, membutuhkan waktu sampai 2 tahun untuk menelusuri rekam jejak calon menterinya. Misalnya Akbar Tanjung sebelum menjabat sebagai menteri sampai dinikahkan dulu dengan istrinya, Krisnina Maharani, agar karakternya lebih lembut.
"Izin contoh Pak Akbar Tanjung untuk menjadi menteri dinikahi dulu dengan Mbak Nina, agar ada karakter yang lebih soft. Sampai begitu lho," katanya.
Dengan begitu, rekam jejaknya terlihat, begitu juga dengan karakter, integritas, kompetensi, dan kapasitas calon menteri. Saat ada masalah tidak bingung dan gelagapan. "CC (competency capacity) orang mengalami masalah, kalau kita orang yang tidak biasa menangani masalah, begitu ada masalah nggragab (kaget), bingung, gelagapan. Tetapi juga jangan langsung prat pret, ini juga butuh ketelitian," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto meluruskan bahwa Jokowi bukan ngomel, tapi melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya. Menurutnya, mengevaluasi kinerja menteri, apakah baik atau tidak, merupakan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Presiden adalah kepala pemerintahan dari kata perintah. Jadi kalau perintahnya Pak Presiden itu merasa mendapatkan pelaksanaan yang tidak bagus, ya iyalah Pak Presiden kuciwa (kecewa) gitu lho kira-kira. Menteri yang mana, rakyat kita sudah bisa mengira-ngira lah," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip, Jumat (8/4/2022).
Bambang menjelaskan, kenaikan minyak mentah, batubara, dan kelapa sawit memang memberikan windfall profit atau keuntungan yang tidak disangka-sangka bagi penerimaan negara. Namun kenaikan komoditas energi ini juga memiliki dampak di sejumlah sektor.
"Tetapi ada dampak juga, kenapa? Karena PLN ini membutuhkan batubara, setidaknya itu untuk membakar batubara ini kira-kira 110 juta ton per tahun. Kalau harga batubara naik dua kali lipat saja, dengan GAR 4.000-4.500, naik dua kali lipat itu berarti cashflow PLN terganggu nih, bisa enggak di-sreng? Gampang sekali itu," kata Bambang.
Menurut Ketua Komisi III DPR ini, kenaikan harga komoditas ini pada dasarnya bisa disesuaikan. Namun, sayangnya para menteri tidak bisa mengomunikasikannya kepada masyarakat dengan baik.
Baca juga: Jokowi Geram dengan Menteri yang Urusi Minyak Goreng dan Pertamax: Ada Empati Gitu Loh
"Cuma karena seperti kenaikan ini para menteri statement keluar ini enggak gampang. Karena apa? karena ini mengandung detail. Mohon izin kalau untuk publik, rakyat kita yang detail kan nggak suka, maka untuk memilih kata yang tepat itu sesungguhnya kita ngomong tidak usah khawatir ini kita bisa selesaikan karena kita blablabla... Ini batubara naik, betul, oke kita foto ini, kita selesaikan, gampang. Ini detail nanti saya jelasin di dalam peraturan menteri atau dalam peraturan pemerintah," katanya.
Karena itu, menurut Bambang, dibutuhkan menteri yang bisa bekerja di lapangan. Ia pun mengingatkan presiden agar ke depan memilih menteri dengan melihat rekam jejaknya. "Maka kalau milih menteri ke depan memilih pemimpin itu cek lah track record-nya, karena dari jejak rekamnya itu akan muncul tiga hal. Dia pasti akan keluar karakternya, ini kayak apa? SMP kayak apa? SMA kayak apa? perguruan tingginya kayak apa, terus bekerja di mana ini di-trace," ujarnya.
Bambang mengungkap bahwa di era Presiden Soeharto, membutuhkan waktu sampai 2 tahun untuk menelusuri rekam jejak calon menterinya. Misalnya Akbar Tanjung sebelum menjabat sebagai menteri sampai dinikahkan dulu dengan istrinya, Krisnina Maharani, agar karakternya lebih lembut.
"Izin contoh Pak Akbar Tanjung untuk menjadi menteri dinikahi dulu dengan Mbak Nina, agar ada karakter yang lebih soft. Sampai begitu lho," katanya.
Dengan begitu, rekam jejaknya terlihat, begitu juga dengan karakter, integritas, kompetensi, dan kapasitas calon menteri. Saat ada masalah tidak bingung dan gelagapan. "CC (competency capacity) orang mengalami masalah, kalau kita orang yang tidak biasa menangani masalah, begitu ada masalah nggragab (kaget), bingung, gelagapan. Tetapi juga jangan langsung prat pret, ini juga butuh ketelitian," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
