DPR Bakal Kawal Implementasi Perlindungan Pekerja Migran
Sabtu, 02 April 2022 - 14:01 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Pembaruan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) antara Indonesia dan Malaysia disambut baik oleh Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) ini, perlindungan PMI adalah harga mati bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan PMI yang terbukti telah memberikan manfaat besar bagi negara.
"Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya. Ini memang bagian dari penunaian tanggung jawab pemerintah setelah lama terbengkalai," kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2022).
Dia mengungkapkan tahap selanjutnya usai MoU ini adalah mengupayakan kedua belah pihak melakukan implementasi terhadap aturan perlindungan PMI di negara masing-masing. "Harapannya agar ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan MoU Indonesia-Malaysia melalui aturan teknis. Adanya nota kesepahaman bermakna kedua belah pihak saling membutuhkan dan sejajar. Kita harapkan implementasi MoU ini di lapangan memiliki kekuatan hukum di kedua negara untuk perlindungan maksimal terhadap PMI," tuturnya.
Baca juga: Legislator Golkar: MoU Indonesia-Malaysia Momentum Lindungi Pekerja Migran
Dia menuturkan beberapa peraturan tambahan yang ada di MoU ini adalah pendataan one channel system bagi semua PMI yang mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan. Kemudian ada kenaikan upah minimum dari Rp4juta menjadi Rp5 juta.
Larangan terhadap majikan untuk menahan paspor atau dokumen pribadi milik pekerja migran dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi. Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia.
"Terbitnya perlindungan PMI di Malaysia setelah mandek sejak 2016 adalah langkah baik, sebab perlindungan PMI adalah sebuah kewajiban negara dan pemerintah wajib mengusahakannya. Ini memang bagian dari penunaian tanggung jawab pemerintah setelah lama terbengkalai," kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2022).
Dia mengungkapkan tahap selanjutnya usai MoU ini adalah mengupayakan kedua belah pihak melakukan implementasi terhadap aturan perlindungan PMI di negara masing-masing. "Harapannya agar ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan MoU Indonesia-Malaysia melalui aturan teknis. Adanya nota kesepahaman bermakna kedua belah pihak saling membutuhkan dan sejajar. Kita harapkan implementasi MoU ini di lapangan memiliki kekuatan hukum di kedua negara untuk perlindungan maksimal terhadap PMI," tuturnya.
Baca juga: Legislator Golkar: MoU Indonesia-Malaysia Momentum Lindungi Pekerja Migran
Dia menuturkan beberapa peraturan tambahan yang ada di MoU ini adalah pendataan one channel system bagi semua PMI yang mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan. Kemudian ada kenaikan upah minimum dari Rp4juta menjadi Rp5 juta.
Larangan terhadap majikan untuk menahan paspor atau dokumen pribadi milik pekerja migran dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi. Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia.
Lihat Juga :
