Soroti Isu Deklarasi 3 Periode, Pemuda Perindo Kawal Jokowi Gemilang 2 Periode

JAKARTA - Pemuda Perindo, sayap organisasi Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) menilai deklarasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode yang akan dilakukan elemen organisasi masyarakat merupakan isu inkonstitusional. Pemuda Perindo juga menilai rencana deklarasi itu tidak sesuai dengan keinginan Jokowi sebagai Kepala Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

"Kami yakin Jokowi sesungguhnya adalah seorang negarawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," kata Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, deklarasi Jokowi 3 periode bukan sebuah langkah yang baik, khususnya dalam kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Sebaliknya, akan menjadi preseden buruk atas kepemimpinan baik yang selama ini sudah dijalankan Jokowi dalam 2 periode ini.





"Pendeklarasian 3 periode bukan narasi yang baik untuk pemerintahan Jokowi. Justru ini menjadi nilai minus dari sekian banyak kerja positif beliau," tutur Effendi.

Deklarasi 3 periode ini harus disikapi Presiden Jokowi dengan melakukan langkah tegas kepada pejabat negara yang ingin mengambil keuntungan dari wacana tersebut. "Jokowi harus mengambil garis demarkasi yang tegas dengan para pejabat penjilat yang hanya ingin memetik keuntungan dari perpanjangan periode ini," ungkap Effendi yang juga Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta ini.

Effendi menuturkan jika hal ini terus dibiarkan, publik justru akan menilai Jokowi sebagai pemimpin orkestra sumbang. Padahal, Pemuda Perindo menginginkan kepemimpinan Jokowi dalam 2 periode ini diakhiri dengan perjalanan yang apik.

"Kita ingin Jokowi sukses memimpin Indonesia 2 periode dengan gemilang dan tidak cacat demokrasi," tegas Effendi.

Karena itu, Effendi kembali menegaskan polemik ini menjadi sebuah pertaruhan besar bagi Jokowi apabila tidak tegas dan terkesan memelihara isu 3 periode ini, karena sesungguhnya semua kerja besar Jokowi buat bangsa dan negara ini akan pupus oleh isu inkonstitusional.

"Benih-benih anti-demokrasi itu harus dibunuh sejak masih konsep pemikiran. Jangan ada ruang lahirnya diktator di negeri ini, jangan bangkitkan lagi hantu-hantu demokrasi yang telah kita kubur sejak era reformasi dulu," ungkap Effendi.

Sebelumnya, kepala daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berencana mendeklarasikan usulan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Usulan ini diklaim sudah disepakati oleh mayoritas anggota asosiasi. Namun, deklarasi Jokowi 3 periode menuai kritikan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Pemuda Perindo.