PKS Terima Aspirasi Penolakan Penundaan Pemilu 2024 dari Buruh hingga Nelayan
Kamis, 31 Maret 2022 - 07:55 WIB
loading...
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima aspirasi penolakan penundaan Pemilu 2024 atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menerima aspirasi penolakan penundaan Pemilu 2024 atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Aspirasi itu dari sejumlah kelompok masyarakat, serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring, dan nelayan.
Mereka menyampaikan aspirasinya di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3/2022). "Kita tolak keras karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan," kata Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Timur.
Dia heran dengan sejumlah pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sejumlah pihak yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai sama sekali tidak paham konstitusi. "Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," tuturnya.
Baca juga: Gelombang Protes Tunda Pemilu Makin Muncul, Perindo: Jangan Dianggap Remeh
Hal senada dikatakan oleh pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Agus menjelaskan saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah carut marut.
"Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara Tuhan, sekarang ke mana suara Tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak, kita minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," katanya.
Sementara itu, Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya Heri Wahyudiono mengungkapkan bahwa masyarakat di bawah terutama di Wonokromo sangat tegas dan lugas menolak penundaan Pemilu 2024. "Kami sampaikan di Wonokromo tegas Pak, menolak pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang," ungkapnya.
Perwakilan Driver Ojol Danu pun menyampaikan hal yang sama. "Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengaku gembira karena acara Bimtek Anggota Legislatif PKS dihadiri aspirasi dari masyarakat. "Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas, dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan," kata Habib Aboe.
Menurut dia, aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. Pasalnya, aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan.
"Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945," ujar Habib Aboe.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta Abdul Fikri Faqih menjelaskan aspirasi itu akan dikawal oleh delapan anggota DPR RI Fraksi PKS asal tiga provinsi ini. "Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Adapun Sekretaris Jenderal PKS dalam acara itu juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, dan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono.
Mereka menyampaikan aspirasinya di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3/2022). "Kita tolak keras karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan," kata Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Timur.
Dia heran dengan sejumlah pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sejumlah pihak yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai sama sekali tidak paham konstitusi. "Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," tuturnya.
Baca juga: Gelombang Protes Tunda Pemilu Makin Muncul, Perindo: Jangan Dianggap Remeh
Hal senada dikatakan oleh pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Agus menjelaskan saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah carut marut.
"Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara Tuhan, sekarang ke mana suara Tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak, kita minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," katanya.
Sementara itu, Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya Heri Wahyudiono mengungkapkan bahwa masyarakat di bawah terutama di Wonokromo sangat tegas dan lugas menolak penundaan Pemilu 2024. "Kami sampaikan di Wonokromo tegas Pak, menolak pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang," ungkapnya.
Perwakilan Driver Ojol Danu pun menyampaikan hal yang sama. "Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengaku gembira karena acara Bimtek Anggota Legislatif PKS dihadiri aspirasi dari masyarakat. "Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas, dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan," kata Habib Aboe.
Menurut dia, aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. Pasalnya, aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan.
"Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945," ujar Habib Aboe.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta Abdul Fikri Faqih menjelaskan aspirasi itu akan dikawal oleh delapan anggota DPR RI Fraksi PKS asal tiga provinsi ini. "Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.
Adapun Sekretaris Jenderal PKS dalam acara itu juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, dan Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono.
(rca)
Lihat Juga :
