Jokowi Ambil Alih Soal Minyak Goreng, Perindo: Semoga Segera Teratasi
Rabu, 16 Maret 2022 - 20:20 WIB
loading...
Warga berdesakan mengantre untuk membeli minyak goreng saat operasi pasar di Pasar Km 12 Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (5/3/2022). Foto/MPI/Mushaful Imam
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengambil alih persoalan kelangkaan minyak goreng ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan. Yerry pun berharap kelangkaan minyak goreng segera teratasi.
"Kami menilai langkah Presiden mengambil alih soal minyak goreng adalah bentuk kegelisahan Jokowi, melihat di banyak tempat terjadi antrean ribuan rakyat untuk membeli seliter minyak goreng. Semoga dengan ditangani langsung oleh Presiden, kelangkaan minyak segera teratasi dan harga tetap stabil," kata Yerry di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Menurut Yerry, persoalan teknis terkait minyak goreng seharusnya dapat diselesaikan jika terjadi koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia yang tidak seharusnya mengalami kelangkaan minyak goreng.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Masalah Minyak Goreng Sudah Diambil Alih Presiden
"Urusan minyak goreng kan harusnya dapat dikerjakan oleh kementerian terkait. Kasihan kalau hal teknis seperti ini diambil alih oleh Presiden. Tapi, tentu kami mendukung penuh langkah Presiden dan semoga krisis minyak goreng segera teratasi," pungkas Yerry.
Diketahui, persoalan minyak goreng telah diambil alih oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, masyarakat hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga normal di pasaran, meski pemerintah telah berupaya melakukan intervensi.
"Berbarengan dengan rapat paripurna DPR, sudah dilakukan ratas. Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui ratas," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Menurut Dasco, Kapolri juga sudah memerintahkan jajaran di setiap Polda untuk memastikan stok minyak goreng tersedia. "Dan juga kemarin sudah ada statement dari Kapolri yang kita apresiasi. Bahwa Kapolri kemudian menjamin dan memerintahkan kepada setiap Kapolda supaya minyak goreng di setiap daerah harus ada," ujar Dasco.
DPR, kata Dasco, berharap dengan Presiden Jokowi turun langsung dalam menangani persoalan minyak goreng dapat memberikan solusi nyata di lapangan. "Karena sudah diambil alih oleh Pak Presiden serta penanganan di lapangan oleh Pak Kapolri," katanya.
Sebelumnya, Dasco menyebutkan pimpinan bersama Komisi VI DPR sudah dua kali memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait persoalan minyak goreng. Meski begitu, Mendag tidak kunjung hadir.
Dasco menyatakan DPR memanggil untuk ketiga kalinya. Jika tak datang juga, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR.
"Kita minta, kan kita sama-sama tadi dibilang rakyat menjerit. Tapi Menteri Perdagangannya begitu (tidak datang saat diundang ke DPR). Ini mau panjang atau pendek," kata Dasco.
Dalam keterangan pers terkait hasil ratas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dengan pertimbangan kondisi yang sifatnya mendesak tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:
a. Menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000/liter.
b. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000/liter.
c. Harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.
"Kami menilai langkah Presiden mengambil alih soal minyak goreng adalah bentuk kegelisahan Jokowi, melihat di banyak tempat terjadi antrean ribuan rakyat untuk membeli seliter minyak goreng. Semoga dengan ditangani langsung oleh Presiden, kelangkaan minyak segera teratasi dan harga tetap stabil," kata Yerry di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Menurut Yerry, persoalan teknis terkait minyak goreng seharusnya dapat diselesaikan jika terjadi koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia yang tidak seharusnya mengalami kelangkaan minyak goreng.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Masalah Minyak Goreng Sudah Diambil Alih Presiden
"Urusan minyak goreng kan harusnya dapat dikerjakan oleh kementerian terkait. Kasihan kalau hal teknis seperti ini diambil alih oleh Presiden. Tapi, tentu kami mendukung penuh langkah Presiden dan semoga krisis minyak goreng segera teratasi," pungkas Yerry.
Diketahui, persoalan minyak goreng telah diambil alih oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, masyarakat hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga normal di pasaran, meski pemerintah telah berupaya melakukan intervensi.
"Berbarengan dengan rapat paripurna DPR, sudah dilakukan ratas. Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui ratas," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Menurut Dasco, Kapolri juga sudah memerintahkan jajaran di setiap Polda untuk memastikan stok minyak goreng tersedia. "Dan juga kemarin sudah ada statement dari Kapolri yang kita apresiasi. Bahwa Kapolri kemudian menjamin dan memerintahkan kepada setiap Kapolda supaya minyak goreng di setiap daerah harus ada," ujar Dasco.
DPR, kata Dasco, berharap dengan Presiden Jokowi turun langsung dalam menangani persoalan minyak goreng dapat memberikan solusi nyata di lapangan. "Karena sudah diambil alih oleh Pak Presiden serta penanganan di lapangan oleh Pak Kapolri," katanya.
Sebelumnya, Dasco menyebutkan pimpinan bersama Komisi VI DPR sudah dua kali memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait persoalan minyak goreng. Meski begitu, Mendag tidak kunjung hadir.
Dasco menyatakan DPR memanggil untuk ketiga kalinya. Jika tak datang juga, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR.
"Kita minta, kan kita sama-sama tadi dibilang rakyat menjerit. Tapi Menteri Perdagangannya begitu (tidak datang saat diundang ke DPR). Ini mau panjang atau pendek," kata Dasco.
Dalam keterangan pers terkait hasil ratas kebijakan distribusi dan harga minyak goreng tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dengan pertimbangan kondisi yang sifatnya mendesak tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:
a. Menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000/liter.
b. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000/liter.
c. Harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian.
(rca)
Lihat Juga :
