Kepala BP2MI Sebut Ada Komplotan Penjahat dalam Pengiriman PMI Ilegal

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) , Benny Rhamdani bertemu dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin untuk membahas pembentukan Satgas Pemberantasan Sinkasi Pengiriman PMI Ilegal di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020).

Benny mengatakan pertemuan ini membahas tentang pelayanan dalam penempatan PMI di luar negeri dan perlindungannya. BP2MI menyadari permasalahan PMI ini tidak akan berhenti selama masih ada sindikasi pengiriman pekerja secara ilegal ke luar negeri. ( )

“Siapa yang terlibat dalam pengiriman PMI undocumented ini? Komplotan penjahat yang melibatkan pemilik modal. Pengusaha yang mendapatkan back up. Tentu oknum ya,” ujarnya dalam keterangan pers secara daring, Selasa (16/6/2020).

Dia mengungkapkan data PMI di luar negeri berbeda-beda di setiap lembaga atau kementerian. BP2MI sendiri mencatat ada 3,7 juta PMI. Sedangkan, data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ada 4,5 juta PMI. Sementera itu, data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang.

Itu artinya ada selisih sekitar 5,3 juta antara data BP2MI dengan World Bank. PMI sebanyak itu kemungkinan berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dan tanpa dokumen yang resmi.

Benny menerangkan 5,3 juta PMI itu sulit untuk diawasi dan mendapatkan perlindungan. Karena banyak PMI ilegal, negara pun dirugikan. Tahun lalu, devisa yang masuk ke Indonesia dari PMI mencapai Rp159,7 triliun.

Selama ini pemerintah dan pejabat negara selalu menggaungkan PMI sebagai pahlawan devisa. Namun, perlindungan terhadap mereka juga minim. Kebanyakan setelah ada kasus mencuat, baru kementerian dan lembaga baru sibuk mengurusi.

“Terjebak retrorika pejabat yang selalu mengatakan PMI Pahlawan Devisa. Tidak ada artinya itu ketika negara tidak memberikan perlindungan,” tegas Benny.

Benny menargetkan Satgas Pemberantasan Sinkasi Pengiriman PMI Ilegal telah bekerja pada Agustus nanti. BP2MI meminta dukungan kepada sejumlah lembaga, Komnas HAM, dan koalisi masyarakat sipil, untuk pembentukan ini sehingga pengiriman PMI ilegal bisa diminimalisir. (Baca juga: Panduan Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19 Dikritik Komisi X DPR)

Minggu lalu, Benny bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu pembahasannya adalah pentingnya perlindungan PMI. “Saya diperintah untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Presiden menyetujui (pembentukan) Satgas Sindikasi,” pungkasnya.