Kepala BP2MI Sebut Ada Komplotan Penjahat dalam Pengiriman PMI Ilegal
Selasa, 16 Juni 2020 - 12:22 WIB
loading...
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani bertemu dengan Komnas HAM untuk membahas pembentukan Satgas Pemberantasan Sinkasi Pengiriman PMI Ilegal di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020). Foto/BNPB
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) , Benny Rhamdani bertemu dengan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin untuk membahas pembentukan Satgas Pemberantasan Sinkasi Pengiriman PMI Ilegal di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020).
Benny mengatakan pertemuan ini membahas tentang pelayanan dalam penempatan PMI di luar negeri dan perlindungannya. BP2MI menyadari permasalahan PMI ini tidak akan berhenti selama masih ada sindikasi pengiriman pekerja secara ilegal ke luar negeri. (Baca juga: Mendikbud: Hanya Sekolah di Zona Hijau yang Boleh Belajar Tatap Muka )
“Siapa yang terlibat dalam pengiriman PMI undocumented ini? Komplotan penjahat yang melibatkan pemilik modal. Pengusaha yang mendapatkan back up. Tentu oknum ya,” ujarnya dalam keterangan pers secara daring, Selasa (16/6/2020).
Dia mengungkapkan data PMI di luar negeri berbeda-beda di setiap lembaga atau kementerian. BP2MI sendiri mencatat ada 3,7 juta PMI. Sedangkan, data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ada 4,5 juta PMI. Sementera itu, data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang.
Itu artinya ada selisih sekitar 5,3 juta antara data BP2MI dengan World Bank. PMI sebanyak itu kemungkinan berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dan tanpa dokumen yang resmi.
Benny mengatakan pertemuan ini membahas tentang pelayanan dalam penempatan PMI di luar negeri dan perlindungannya. BP2MI menyadari permasalahan PMI ini tidak akan berhenti selama masih ada sindikasi pengiriman pekerja secara ilegal ke luar negeri. (Baca juga: Mendikbud: Hanya Sekolah di Zona Hijau yang Boleh Belajar Tatap Muka )
“Siapa yang terlibat dalam pengiriman PMI undocumented ini? Komplotan penjahat yang melibatkan pemilik modal. Pengusaha yang mendapatkan back up. Tentu oknum ya,” ujarnya dalam keterangan pers secara daring, Selasa (16/6/2020).
Dia mengungkapkan data PMI di luar negeri berbeda-beda di setiap lembaga atau kementerian. BP2MI sendiri mencatat ada 3,7 juta PMI. Sedangkan, data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ada 4,5 juta PMI. Sementera itu, data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang.
Itu artinya ada selisih sekitar 5,3 juta antara data BP2MI dengan World Bank. PMI sebanyak itu kemungkinan berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dan tanpa dokumen yang resmi.
Lihat Juga :
