Tak Terpancing Emosi saat Hadapi Demonstran, Sikap Polri Diapresiasi
Minggu, 13 Maret 2022 - 20:04 WIB
loading...
Kepolisian dinilai sabar dan tak terpancing emosi oleh kericuhan aksi massa. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) mengecam terjadinya kerusuhan dan kekerasan oleh massa aksi demonstrasi. Hal ini terkait dengan massa aksi yang ingin menyuarakan penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua .
Baca juga: Tokoh Papua Sebut Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Demo yang digelar dengan membawa bendera bintang kejora di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diwarnai kekerasan pemukulan terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon yang sedang melakukan pengamanan, Jumat (11/3/2022).
Baca juga: Laporan Menkes Ungkap Papua dan Papua Barat Masih Kekurangan Puskesmas
"Saya mengecam keras aksi demo yang diwarnai dengan provokasi dan kerusuhan bahkan pemukulan terhadap aparat yang sedang menjaga keamanan. Bahkan korban tersebut kini harus dirawat secara intensif di rumah sakit," ujar Ketua AMMI, Nurkhasanah, Minggu (13/3/2022).
Di samping itu, ia juga mendukung sikap Kepolisian yang sabar dan tak terpancing emosi oleh kericuhan aksi massa. Menurutnya, hal itu telah sesuai dengan arahan Kapolri yang mengingatkan bawahannya untuk belajar mengelola emosi dan tak dibolehkan bertindak dengan emosi yang meledak-ledak saat berhadapan dengan masyarakat.
"Kerusuhan yang timbul pada saat demonstrasi itu pasti ingin memancing aparat supaya bertindak keras lalu akan ada tuduhan bahwa polisi melanggar HAM. Namun hal itu tidak terjadi, karena aparat yang berjaga bisa menahan emosi dan tetap menjaga ketertiban dan nama baik lembaga," tegasnya.
Nurkhasanah juga menyinggung soal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tidak menanggapi kejadian tersebut. Padahal aksi kekerasan yang dilakukan massa aksi telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Di mana peran Komnas HAM yang suaranya selalu melempem kalau korbannya Polisi atau TNI , namun selalu ramai di media kalau korbannya KKB atau mahasiswa pro OPM," ucapnya.
Dalam hal ini, Nurkhasanah juga memuji Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang cepat menanggapi. Saat itu Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, menyayangkan kericuhan yang terjadi pada unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Kemendagri.
"Saya sebagai aktivis milenial merasa bangga dan mendukung sikap KSP yang tegas mengatakan, aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi," pungkas Nurkhasanah.
Diketahui, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan terhadap mahasiswa Papua bernama Alpius Webda alias Maikel Wali yang melakukan pemukulan terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon di demo ricuh.
Dalam pemeriksaan, Alpius telah mengakui perbuatannya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan kini telah ditahan.
Baca juga: Tokoh Papua Sebut Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Demo yang digelar dengan membawa bendera bintang kejora di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diwarnai kekerasan pemukulan terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon yang sedang melakukan pengamanan, Jumat (11/3/2022).
Baca juga: Laporan Menkes Ungkap Papua dan Papua Barat Masih Kekurangan Puskesmas
"Saya mengecam keras aksi demo yang diwarnai dengan provokasi dan kerusuhan bahkan pemukulan terhadap aparat yang sedang menjaga keamanan. Bahkan korban tersebut kini harus dirawat secara intensif di rumah sakit," ujar Ketua AMMI, Nurkhasanah, Minggu (13/3/2022).
Di samping itu, ia juga mendukung sikap Kepolisian yang sabar dan tak terpancing emosi oleh kericuhan aksi massa. Menurutnya, hal itu telah sesuai dengan arahan Kapolri yang mengingatkan bawahannya untuk belajar mengelola emosi dan tak dibolehkan bertindak dengan emosi yang meledak-ledak saat berhadapan dengan masyarakat.
"Kerusuhan yang timbul pada saat demonstrasi itu pasti ingin memancing aparat supaya bertindak keras lalu akan ada tuduhan bahwa polisi melanggar HAM. Namun hal itu tidak terjadi, karena aparat yang berjaga bisa menahan emosi dan tetap menjaga ketertiban dan nama baik lembaga," tegasnya.
Nurkhasanah juga menyinggung soal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tidak menanggapi kejadian tersebut. Padahal aksi kekerasan yang dilakukan massa aksi telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Di mana peran Komnas HAM yang suaranya selalu melempem kalau korbannya Polisi atau TNI , namun selalu ramai di media kalau korbannya KKB atau mahasiswa pro OPM," ucapnya.
Dalam hal ini, Nurkhasanah juga memuji Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang cepat menanggapi. Saat itu Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, menyayangkan kericuhan yang terjadi pada unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Kemendagri.
"Saya sebagai aktivis milenial merasa bangga dan mendukung sikap KSP yang tegas mengatakan, aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi," pungkas Nurkhasanah.
Diketahui, Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan terhadap mahasiswa Papua bernama Alpius Webda alias Maikel Wali yang melakukan pemukulan terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon di demo ricuh.
Dalam pemeriksaan, Alpius telah mengakui perbuatannya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan kini telah ditahan.
(maf)
Lihat Juga :
