Muhammadiyah Tolak Pemilu Ditunda: Jangan Sampai Generasi Muda Belajar Sejarah Buruk
loading...
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan ditundanya pemilu 2024 melukai semangat reformasi dan amendemen UUD 1945. Foto/Instagram @abe_mukti
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan wacana ditundanya Pemilu 2024 dapat melukai semangat reformasi dan amendemen UUD 1945. Sebab dalam amendemen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa masa jabatan presiden hanya berlangsung selama dua periode.
"Saya dalam berbagai kesempatan tidak setuju dengan penundaan pemilu," kata Mu'ti dalam diskusi yang digelar secara daring, Rabu,(09/3/2022)
"Kalau sampai itu terjadi menurut saya itu melukai semangat reformasi dan tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dengan amendemen yaitu menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode," ucap Mu'ti.
Baca juga: Jejak Muhammadiyah Membantu Palestina
Pada kesempatan itu, Mu'ti turut mengingatkan akan perlunya sebuah pemerintahan yang meninggalkan legacy yang baik. Namun meninggalkan legacy lanjutnya bukan hanya soal perpanjngan masa jabatan, akan tetapi prestasi yang telah ditorehkan pemerintah dan menjadi sejarah dalam diri bangsa Indonesia.
"Legacy tidak bisa diukur dari panjangnya waktu seorang pemimpin. Banyak pemimpin yang memimpin dalam waktu singkat tetapi memiliki legacy yang luar biasa untuk negaranya," ucapnya.
Sehingga ia berharap pemerintah Indonesia dapat meninggalkan legacy yang baik dan menjadi keteladanan bagi putra-putri bangsa Indonesia.
"Jangan sampai generasi muda mempelajari sejarah yang tidak baik dari para pemimpinnya dan sejarah ini harus kita koreksi berulang kali hanya untuk menyelamatkan seseorang yang mungkin sedang berkuasa atau orang itu sedang turun kekuasaan," kata Mu'ti.
"Saya dalam berbagai kesempatan tidak setuju dengan penundaan pemilu," kata Mu'ti dalam diskusi yang digelar secara daring, Rabu,(09/3/2022)
"Kalau sampai itu terjadi menurut saya itu melukai semangat reformasi dan tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dengan amendemen yaitu menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode," ucap Mu'ti.
Baca juga: Jejak Muhammadiyah Membantu Palestina
Pada kesempatan itu, Mu'ti turut mengingatkan akan perlunya sebuah pemerintahan yang meninggalkan legacy yang baik. Namun meninggalkan legacy lanjutnya bukan hanya soal perpanjngan masa jabatan, akan tetapi prestasi yang telah ditorehkan pemerintah dan menjadi sejarah dalam diri bangsa Indonesia.
"Legacy tidak bisa diukur dari panjangnya waktu seorang pemimpin. Banyak pemimpin yang memimpin dalam waktu singkat tetapi memiliki legacy yang luar biasa untuk negaranya," ucapnya.
Sehingga ia berharap pemerintah Indonesia dapat meninggalkan legacy yang baik dan menjadi keteladanan bagi putra-putri bangsa Indonesia.
"Jangan sampai generasi muda mempelajari sejarah yang tidak baik dari para pemimpinnya dan sejarah ini harus kita koreksi berulang kali hanya untuk menyelamatkan seseorang yang mungkin sedang berkuasa atau orang itu sedang turun kekuasaan," kata Mu'ti.
(muh)
Lihat Juga :
