Karyawan Tewas Ditembak KKB di Papua, Pengamat Tekankan Pentingnya Pengamanan Kolateral
loading...
Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Foto/Dok.MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Delapan orang karyawan Palaparing Timur Telematika tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) atau Kelompok Separatis Teroris pada Rabu 2 Maret 2022 pukul 13.00 WIB. Mereka yang tewas ditembak itu saat sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Puncak, Papua.
Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai pentingnya melakukan sejumlah dialog untuk menyelesaikan persoalan Papua. “Dalam kasus ini ada beberapa poin yang saya pikir itu penting. Pertama, dialog dengan tokoh-tokoh Papua yang anti NKRI untuk ketahui apa keinginan mereka. Kedua, dialog dengan yang pro NKRI, termasuk dialog dengan kelompok adat, kelompok agama, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain-lain,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/3/2022).
Menurut dia, kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menangani Papua lebih humanis sangat bagus. “Tetapi juga harus dibarengi kesiapan pengamanan atas koleteral yang bernilai ekonomi serta masyarakat atau pekerja sipil,” kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan dan Keamanan ini.
Dirinya yakin bahwa Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) sudah melakukan penggalangan dengan baik meski harus lebih dimaksimalkan agar semakin banyak pihak yang pro NKRI. “Papua agak sedikit berbeda dalam penanganan karena mereka adalah separatisme. Sebagai perbandingan separatisme Moro di Filipina, separatisme Pattani di Thailand dan pemberontak Houti di Arab Saudi,” kata wanita yang akrab disapa Nuning ini.
“Bahkan di Indonesia bisa dibandingkan bagaimana pemerintah harus membasmi pemberontakan APRA, PRRI, RMS dan lain-lain. Semua berhasil dipadamkan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Kita semua berharap agar separatisme Papua dapat segera dipadamkan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional,” tambah Nuning.
Selain itu, Nuning menilai perang siber yang terjadi di Papua juga harus ditangani dengan serius mengingat banyak informasi berkelindan yang bersifat adu domba, hoaks, ujaran kebencian kepada pemerintah RI yang sah serta post truth. Dikatakannya, Kelompok Separatisme Terorisme Papua (KSTP) saat ini sebagian melakukan aksinya berdasarkan pragmatisme, bukan lagi hanya berdasarkan ideologi.
“Kita harus mengecam insiden pembunuhan dan tindakan kekerasan fisik yang akibatkan hilangnya nyawa para pekerja dan teknisi lapangan PT PTT di tengah upaya menjalankan tugas melakukan percepatan pemerataan konektivitas digital di Indonesia dan secara khusus di Papua,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai pentingnya melakukan sejumlah dialog untuk menyelesaikan persoalan Papua. “Dalam kasus ini ada beberapa poin yang saya pikir itu penting. Pertama, dialog dengan tokoh-tokoh Papua yang anti NKRI untuk ketahui apa keinginan mereka. Kedua, dialog dengan yang pro NKRI, termasuk dialog dengan kelompok adat, kelompok agama, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain-lain,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/3/2022).
Menurut dia, kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menangani Papua lebih humanis sangat bagus. “Tetapi juga harus dibarengi kesiapan pengamanan atas koleteral yang bernilai ekonomi serta masyarakat atau pekerja sipil,” kata wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan dan Keamanan ini.
Dirinya yakin bahwa Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) sudah melakukan penggalangan dengan baik meski harus lebih dimaksimalkan agar semakin banyak pihak yang pro NKRI. “Papua agak sedikit berbeda dalam penanganan karena mereka adalah separatisme. Sebagai perbandingan separatisme Moro di Filipina, separatisme Pattani di Thailand dan pemberontak Houti di Arab Saudi,” kata wanita yang akrab disapa Nuning ini.
“Bahkan di Indonesia bisa dibandingkan bagaimana pemerintah harus membasmi pemberontakan APRA, PRRI, RMS dan lain-lain. Semua berhasil dipadamkan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Kita semua berharap agar separatisme Papua dapat segera dipadamkan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional,” tambah Nuning.
Selain itu, Nuning menilai perang siber yang terjadi di Papua juga harus ditangani dengan serius mengingat banyak informasi berkelindan yang bersifat adu domba, hoaks, ujaran kebencian kepada pemerintah RI yang sah serta post truth. Dikatakannya, Kelompok Separatisme Terorisme Papua (KSTP) saat ini sebagian melakukan aksinya berdasarkan pragmatisme, bukan lagi hanya berdasarkan ideologi.
“Kita harus mengecam insiden pembunuhan dan tindakan kekerasan fisik yang akibatkan hilangnya nyawa para pekerja dan teknisi lapangan PT PTT di tengah upaya menjalankan tugas melakukan percepatan pemerataan konektivitas digital di Indonesia dan secara khusus di Papua,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
