Tolak Penundaan Pemilu 2024, PPP: Mengawal Amanat Reformasi

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan penolakannya terhadap penundaan Pemilu 2024. Sikap tersebut merupakan upaya dalam mengawal amanat Reformasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya secara tegas mengambil sikap mengawal amanat Reformasi dengan menolak penundaan Pemilu 2024.

"Kalau ditanya, PPP seperti apa? PPP akan memilih menjalankan amanat konstitusi. PPP akan memilih mengawal amanat Reformasi untuk spirit Reformasi itu harus kita tuntaskan gitu," ujar Arwani, Kamis (3/3/2022).


Arwani menyebut adanya isu penunda Pemilu 2024 dirasa muncul secara tiba-tiba. Karena saat itu Komisi II DPR telah membahas dan menyepakati jadwal pemilu 2024, namun belakangan malah muncul isu penundaan.

"

Dan kalau kita lihat penundaan atau ide penundaan pemilu ini juga datengnya tiba-tiba. Mas Lukman (anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim) dan Kang Saan (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa) di Komisi II semuanya kompak membahas tentang jadwal pemilu tapi tiba-tiba ada istilah penundaan," jelasnya.

Menurut Arwani, istilah penundaan memang pernah terjadi dalam kontestasi politik Indonesia saat pilkada. Namun saat itu, kata Arwani, penundaan pilkada dilakukan karena muncul pandemi Covid-19 berbeda dengan Pemilu 2024.

"Kalau penundaan pilkada itukan pilkadanya sudah jalan tahapannya sudah jalan lalu di tengah-tengah atau diawal tahapan itu karena ada pandemi lalu ditunda. Kalau ini kan belum, pemilunya kan belum. Lalu tiba-tiba ditunda semestinya memang tidak penundaan mungkin pembatalan pemilu gitu kira-kira," jelasnya.

Maka dari itu, lanjut Arwani, PPP dengan tegas akan mengawal amanat Reformasi dan menolak adanya penundaan Pemilu 2024. "Jadi kalau seperti itu memang satu hal yang sangat kompleks dan pada akhirnya tentu pilihan kita adalah bagaimana tahapan yang sudah menjadi amanat Reformasi itu kita kawal," tegasnya.