Satgas Covid-19 DPR Dukung Pemerintah Ubah Status Endemi Secara Bertahap

Selasa, 22 Februari 2022 - 14:19 WIB
loading...
Satgas Covid-19 DPR...
Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR Ahmad Sahroni mendukung kebijakan pemerintah yang sangat berhati-hati dalam perubahan status Covid-19 dari pandemi ke endemi. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR Ahmad Sahroni mendukung kebijakan pemerintah yang sangat berhati-hati dalam perubahan status Covid-19 dari pandemi ke endemi. Hal ini disampaikan Sahroni menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin latah dengan kebijakan sejumlah negara yang telah lebih dulu melonggarkan aturan terkait Covid-19.

"Saya sepakat dengan pernyataan Pak Luhut bahwa memang kita semua harus hati-hati dengan kondisi pandemi ini, dan semua ada tahapannya untuk menuju endemi. Tidak bisa ujug-ujug atau asal ikut-ikutan negara lain saja. Setiap negara memiliki kondisi khasnya masing-masing, dan tentu itu harus jadi pertimbangan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Politikus Partai Nasdem ini menilai, sejauh ini, pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam menyusun kebijakan Covid-19 ke depannya. Berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah selalu berdasarkan pada data dan fakta di lapangan, dan dengan evaluasi yang terukur.



"Pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam menyusun kebijakan Covid-19. Kita lihat seluruh kebijakan yang ada selalu berdasarkan data dan fakta di lapangan, juga dengan evaluasi dan update secara berkala. Jadi memang langkah yang diambil sudah sesuai kebutuhan," katanya.

Untuk itu, Sahroni meminta kepada masyarakat untuk mengikuti proses yang ada dan tetap mematuhi prokes yang berlaku di daerah sesuai dengan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masing-masing.

"Saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir, semua berproses, jadi kita tinggal ikuti saja proses dan tahapannya. InsyaAllah kalau kita taat vaksin, taat prokes, menjaga imun dan tidak stress, pandemi ini akan cepat berakhir dan ganti status dari pandemi jadi endemi," pesan legislator asal Tanjuk Priok ini.

Baca juga: 8 Gejala Omicron pada Orang yang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap, Waspadai!
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
Sahroni Minta Polisi...
Sahroni Minta Polisi Tindak Tegas Pungli Pengendara di Jakbar Biar Gak Menjamur!
Sahroni Apresiasi Polisi...
Sahroni Apresiasi Polisi Berhasil Bendung Peredaran Tramadol di Jakpus
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Viral Paspor Ditemukan...
Viral Paspor Ditemukan Berserakan di Jalan, Imigrasi Gelar Investigasi
Segera Dibuka, Begini...
Segera Dibuka, Begini Ketentuan dan Jadwal Jalur Domisili di SPMB Jakarta 2026
UI Tembus 15 Besar Dunia...
UI Tembus 15 Besar Dunia di Ajang Emerald Excellence Awards 2026
Berita Terkini
KPK Panggil 2 Tersangka...
KPK Panggil 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kapolri Buka Peluang...
Kapolri Buka Peluang Sipil Duduki Jabatan di Polri, Pakar: Modernisasi Kelembagaan
Fokus Belanja Negara
Fokus Belanja Negara
Said Iqbal Bakal Dilantik...
Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Sore Ini
Korlantas Polri Tunda...
Korlantas Polri Tunda Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026
25 Wilayah Indonesia...
25 Wilayah Indonesia Berpotensi Tsunami Akibat Gempa M7,7 di Mindanao Filipina
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved