DPR Restui Buka Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Sudan Selatan
Senin, 14 Februari 2022 - 18:09 WIB
loading...
Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi-fraksi di Komisi I DPR menyepakati usulan pemerintah untuk aktivasi hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Ini merupakan tindak lanjut atas masuknya Surat Presiden (Surpres) ke DPR, yang dibacakan di Rapat Paripurna DPR 8 Februari 2022 kemarin.
Baca juga: Pesawat Kargo Jatuh di Sudan Selatan, 5 Orang Tewas
Setelah mendengarkan pemaparan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan pandangan fraksi-fraksi, Komisi I DPR berkesimpulan untuk memberikan persetujuannya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Baca juga: Staf PBB di Sudan Selatan Kabur dari Karantina Covid-19
Semua fraksi yakni, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Nasdem menyampaikan persetujuannya atas usulan pemerintah, membuka hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan.
Hanya Fraksi PKB yang tidak menyampaikan pendapatnya karena tidak ada perwakilannya yang hadir. "Jadi sudah sepakat ya ibu (Menlu) baik ini kita ketok," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid selaku pimpinan rapat.
Menanggapi persetujuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan rasa hormatnya. Hanya saja, Sudan Selatan belum punya rencana untuk membuka keduataan besarnya di Indonesia. Karena negara ini baru lahir di 2011, masih banyak bekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri.
"Dapat kami sampaikan bahwa pertama mereka adalah negara yang yang baru saja lahir 2011 dan sampai saat ini ada beberapa PR di dalam negeri yang harus mereka lakukan," kata Retno.
Apalagi sambung dia, ditambah dengan berbagai situasi yang terjadi di Sudan Selatan, maka mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara-negara lain.
"Kemudian dengan situasi itu karena kemudahannya dan juga karena berbagai situasi yang meliputi Sudan Selatan, saat ini memang mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara lain," papar Retno.
Baca juga: Pesawat Kargo Jatuh di Sudan Selatan, 5 Orang Tewas
Setelah mendengarkan pemaparan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan pandangan fraksi-fraksi, Komisi I DPR berkesimpulan untuk memberikan persetujuannya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Baca juga: Staf PBB di Sudan Selatan Kabur dari Karantina Covid-19
Semua fraksi yakni, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Nasdem menyampaikan persetujuannya atas usulan pemerintah, membuka hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan.
Hanya Fraksi PKB yang tidak menyampaikan pendapatnya karena tidak ada perwakilannya yang hadir. "Jadi sudah sepakat ya ibu (Menlu) baik ini kita ketok," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid selaku pimpinan rapat.
Menanggapi persetujuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan rasa hormatnya. Hanya saja, Sudan Selatan belum punya rencana untuk membuka keduataan besarnya di Indonesia. Karena negara ini baru lahir di 2011, masih banyak bekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri.
"Dapat kami sampaikan bahwa pertama mereka adalah negara yang yang baru saja lahir 2011 dan sampai saat ini ada beberapa PR di dalam negeri yang harus mereka lakukan," kata Retno.
Apalagi sambung dia, ditambah dengan berbagai situasi yang terjadi di Sudan Selatan, maka mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara-negara lain.
"Kemudian dengan situasi itu karena kemudahannya dan juga karena berbagai situasi yang meliputi Sudan Selatan, saat ini memang mereka belum banyak membuka kedutaan besar di negara lain," papar Retno.
(maf)
Lihat Juga :
