Fenomena Buzzer, Mahfud MD: Jangan Ditudingkan ke Pemerintah Saja
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti fenomena buzzer yang belakangan kerap diperbincangkan. Menurut Mahfud MD , pengertian buzzer sendiri dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah.
Baca juga: Dituding Punya Lebih Banyak Buzzer, Mardani PKS Tertawa
Bahkan sambung Mahfud, pemerintah kerap kali dituding turut memelihara buzzer itu sendiri. Di sisi lain kata dia, terdapat sejumlah pihak yang menyerang beragam kebijakan yang dibuat pemerintah dan mereka tidak disebut sebagai buzzer.
"Kalau kita sebut si A, si B, selalu membela pemerintah. Tapi ada di seberang, si A, si B, si C selalu menyerang kebijakan pemerintah. Lalu ini tidak disebut buzzer. Sehingga fenomena buzzer ini jangan ditudingkan ke pemerintah, tapi ke kita bersama," kata Mahfud dalam diskusi virtual Dewan Pers, Selasa (8/2/2022).
Ambiguitas dalam praktik-praktik yang dilakukan buzzer itulah yang menjadi sorotan Mahfud. Dia mencontohkan, yakni ketika ada orang yang terjerat kasus dugaan tindak pidana terorisme.
Penangkapan itu lantas dibarengi dengan reaksi semua orang yang menyesalkan dan meminta agar aparat penegak hukum tidaklah asal dalam menangkap. Tetapi, ketika ada penangkapan oknum yang melakukan korupsi, maka kelompok yang sama meminta hukum itu ditegakkan secara adil.
"Ini ambigu. Pandangan-pandangan itu banyak di tengah masyarakat kita yang kemudian bermain di antara buzzer-buzzer yang tidak punya media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi," tuturnya.
Baca juga: Dituding Punya Lebih Banyak Buzzer, Mardani PKS Tertawa
Bahkan sambung Mahfud, pemerintah kerap kali dituding turut memelihara buzzer itu sendiri. Di sisi lain kata dia, terdapat sejumlah pihak yang menyerang beragam kebijakan yang dibuat pemerintah dan mereka tidak disebut sebagai buzzer.
"Kalau kita sebut si A, si B, selalu membela pemerintah. Tapi ada di seberang, si A, si B, si C selalu menyerang kebijakan pemerintah. Lalu ini tidak disebut buzzer. Sehingga fenomena buzzer ini jangan ditudingkan ke pemerintah, tapi ke kita bersama," kata Mahfud dalam diskusi virtual Dewan Pers, Selasa (8/2/2022).
Ambiguitas dalam praktik-praktik yang dilakukan buzzer itulah yang menjadi sorotan Mahfud. Dia mencontohkan, yakni ketika ada orang yang terjerat kasus dugaan tindak pidana terorisme.
Penangkapan itu lantas dibarengi dengan reaksi semua orang yang menyesalkan dan meminta agar aparat penegak hukum tidaklah asal dalam menangkap. Tetapi, ketika ada penangkapan oknum yang melakukan korupsi, maka kelompok yang sama meminta hukum itu ditegakkan secara adil.
"Ini ambigu. Pandangan-pandangan itu banyak di tengah masyarakat kita yang kemudian bermain di antara buzzer-buzzer yang tidak punya media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi," tuturnya.
(maf)