PBNU Nilai Kebijakan Pemerintah Belum Maksimal Bantu Nelayan

JAKARTA - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori menyayangkan keberadaan kaum nelayan di Indonesia, yang hidupnya masih serba kekurangan. Ia menyebut hal itu karena kebijakan pemerintah yang berpihak kapada masyarakat nelayan masih belum maksimal.

Baca juga: Gelar Harlah di Kampung Nelayan NTT, PBNU Ingin Perkuat Sektor Kemaritiman

Hal ini dikatakan Kiai Said Asrori dalam sambutannya pada peringatan hari lahir ke-96 NU di Hotel Meruora Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kebupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (5/2/2022).

"Masyarakat nelayan (menjadi) miskin karena kebijakan yang belum berpihak kepada mereka. Sehingga sebenarnya mereka bukan kaum yang dha’if (lemah), tapi kaum yang didha’ifkan (dilemahkan)," terang Kiai Said Asrori.

Berangkat dari hal itu, ia menegaskan, salah satu program yang dilakukan PBNU adalah mengentas masyarakat Indonesia dari jerat kemiskinan, termasuk nelayan. Program tersebut berkerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan RI.

Dalam acara Harlah ke-96 NU yang bertema "Merawat Jagat Kemaritiman, Membangun Peradaban Nelayan" itu, Kiai Said Asrori mengajak kepada seluruh pihak agar bisa kompak demi suksesnya program tersebut. Menurutnya, semua ini sebagai wujud khidmah kepada bangsa, agama, dan organisasi.

"Program seperti ini harus diniatkan bersama-sama sebagai bagian khidmah kepada bangsa, khidmah kepada agama, khidmah kepada organisasi. Bapak ibu yang kebetulan menjadi pengurus di semua tingkatan, sekaligus para badan otonom, marilah bersama-sama laksanakan kebijakan ini dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, lahir batin, dan terus menerus shingga sukses," ajaknya.

Mengenang Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thullab, Wonosari, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah itu mengatakan bahwa saat Gus Dur dilantik menjadi presiden RI, yang menjadi harapan besar besar cucu pendiri NU itu adalah bisa mengoptimalkan potensi maritim Indonesia untuk memakmurkan bangsa.

"Perlu diketahui bahwa, negara Indonesia ini wilayahanya dua pertiga adalah laut. Saya ingat ketika Gus Dur dilantik jadi presiden, salah satu yang menjadi perhatian beliau adalah bagaimana laut Indonesia, maritim Indonesia yang kaya raya ini betul-betul bisa dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa yang tercinta," ucap Kiai Said Asrori.

"Hari ini Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mempunyai nasab keilmuan dengan Gus Dur untuk betul-betul memanfaatkan laut ini demi kemakmuran Indonesia," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Turun memberi sambutan secara daring Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebagaimana diketahui, NTT merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Luas daratan NTT sendiri adalah 48.718,10 km2, tetapi luas perairan atau laut sekitar 200.000 km2 di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Ketua Umum PBNU juga menegaskan bahwa watak dasar kita sejatinya adalah maritim. "Peradaban kita adalah peradaban maritim. Karakter peradaban maritim ini yang akan menjadi modal peradaban kita untuk mengarungi perujuangan yang pasti tidak mudah," ujarnya.

Gus Yahya mengajak segenap pengurus PBNU untuk tidak sekadar berkata-kata, melainkan bekerja secara maksimal dengan hasil yang terukur. Ia menargetkan akan ada sedikitnya 90 kampung binaan NU sebagai wujud konkret keberpihakan NU pada masyarakat nelayan.