Sejumlah Usulan PDIP Terkait Ambang Batas Parlemen dan Presiden
Jum'at, 12 Juni 2020 - 18:15 WIB
loading...
Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menyatakan, bahwa proses pembahasan revisi undang-undang Pemilu belum masuk ke DPR. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menyatakan, proses pembahasan revisi undang-undang Pemilu belum masuk ke DPR. Sehingga, soal usulan kenaikan ambang batas parlemen dan Presiden hanya sebatas wacana.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
Menurutnya, revisi itu akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR setelah dimulainya pembahasan tersebut. "Hari ini, usulan revisi UU pun belum dibuat. Jadi belum ada pembahasan," kata Bambang saat dihubungi SINDOnews, Jumat (12/6/2020).
(Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
Bambang menjelaskan, jika nanti usulan revisi datang dari DPR, maka Komisi II akan mengirimkan usulan kepada pimpinan DPR, lalu pimpinan dibahas dalam Badan Musyarawarah (Bamus) sebelum disahkan dalam Paripurna. Setelah diputuskan untuk dibahas, DPR akan memilih mana yang dibahas maupun yang diperbaiki (revisi).
Sebaliknya, kata Bambang, jika usulan itu dari pemerintah, maka bisa langsung mengusulkan ke DPR, lalu Pimpinan DPR menyerahkan ke Bamus, maka setelahnya dilakukan musyawarah mufakat untuk memutuskan usulan itu dilakukan di Komisi II berdasarkan keputusan rapat paripurna.
"Ini (usulan revisi UU pemilu) belum ada juga. Jadi yang namanya Eletoral Threshold baik yang parlemen maupun presiden threshold (PT) itu berupa wacana," ujar anggota DPR yang akrab disapa Bambang Pacul ini.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
Menurutnya, revisi itu akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR setelah dimulainya pembahasan tersebut. "Hari ini, usulan revisi UU pun belum dibuat. Jadi belum ada pembahasan," kata Bambang saat dihubungi SINDOnews, Jumat (12/6/2020).
(Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
Bambang menjelaskan, jika nanti usulan revisi datang dari DPR, maka Komisi II akan mengirimkan usulan kepada pimpinan DPR, lalu pimpinan dibahas dalam Badan Musyarawarah (Bamus) sebelum disahkan dalam Paripurna. Setelah diputuskan untuk dibahas, DPR akan memilih mana yang dibahas maupun yang diperbaiki (revisi).
Sebaliknya, kata Bambang, jika usulan itu dari pemerintah, maka bisa langsung mengusulkan ke DPR, lalu Pimpinan DPR menyerahkan ke Bamus, maka setelahnya dilakukan musyawarah mufakat untuk memutuskan usulan itu dilakukan di Komisi II berdasarkan keputusan rapat paripurna.
"Ini (usulan revisi UU pemilu) belum ada juga. Jadi yang namanya Eletoral Threshold baik yang parlemen maupun presiden threshold (PT) itu berupa wacana," ujar anggota DPR yang akrab disapa Bambang Pacul ini.
Lihat Juga :
