Menkumham Usul Bandar Narkoba Dimiskinkan lewat Revisi UU Narkotika
loading...
Menkumham Yasonna H Laoly mengusulkan agar ada ketegasan dalam hukum yang menyatakan bahwa bandar narkoba harus dimiskinkan. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Yasonna H Laoly mengusulkan agar ada ketegasan dalam hukum yang menyatakan bahwa bandar narkoba harus dimiskinkan. Dengan cara ini diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para pelakunya.
"Bandarnya harus dimiskinkan melalui TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Menteri asal PDI-Perjuangan itu mengatakan ketegasan soal ketentuan hukum tentang bandar narkoba dimiskinkan itu bisa menjadi salah satu poin yang harus dimasukkan dan diatur tegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
"Nanti barangkali usulnya Pak, di UU Narkoba itu ya memang harus dimiskinkan melalui TPPU. Tidak boleh tidak. Supaya dia ada efek jeranya. Nah ini mudah-mudahan Pak supaya bisa segera pasti, saya berharap Komisi III yang bisa melakukannya," ujarnya.
Yasonna juga menyampaikan bahwa rencana revisi UU ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat pada November 2021 kemarin. Dengan begitu, Kementeriannya siap untuk menindaklanjuti pembahasan pada tahun ini.
Baca juga: Anggota DPRD Batanghari Kaget Suaminya Ditangkap Kasus Narkoba di Rumahnya
"Bandarnya harus dimiskinkan melalui TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Menteri asal PDI-Perjuangan itu mengatakan ketegasan soal ketentuan hukum tentang bandar narkoba dimiskinkan itu bisa menjadi salah satu poin yang harus dimasukkan dan diatur tegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
"Nanti barangkali usulnya Pak, di UU Narkoba itu ya memang harus dimiskinkan melalui TPPU. Tidak boleh tidak. Supaya dia ada efek jeranya. Nah ini mudah-mudahan Pak supaya bisa segera pasti, saya berharap Komisi III yang bisa melakukannya," ujarnya.
Yasonna juga menyampaikan bahwa rencana revisi UU ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat pada November 2021 kemarin. Dengan begitu, Kementeriannya siap untuk menindaklanjuti pembahasan pada tahun ini.
Baca juga: Anggota DPRD Batanghari Kaget Suaminya Ditangkap Kasus Narkoba di Rumahnya
(abd)
Lihat Juga :
