Alokasi Anggaran Pemda untuk Tangani Corona Capai Rp58,64 Triliun
loading...
Alokasi anggaran pemda untuk tangani Corona capai Rp58,64 Triliun. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan total anggaran pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia mecapai Rp58,64 triliun. Anggaran ini merupakan hasil realokasi yang dilakukan pemda.“Nilai total sampai dengan saat ini Rp58.636.495.475.108,20,” katanya melalui pesan singkatnya, Kamis (23/4/2020). (Baca juga: 7.775 Orang Positif Covid-19, 960 Sembuh dan 647 Meninggal Dunia)
Dia mengatakan alokasi tersebut diperuntukkan untuk tiga pos anggaran. Pertama, penanganan untuk kesehatan sebesar Rp24,76 triliun atau 42,23% dari total anggaran. “Penanganan dampak ekonomi berjumlah Rp7,66 triliun atau 13,07% dari total alokasi anggaran penanganan Corona. Lalu untuk penyediaan jaring pengaman sosial berjumlah 26,21 triliun atau 44,70% dari total anggaran,” ungkapnya.
Pada pekan lalu dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajaran untuk menyisir ulang anggaran. Dia meminta agar memangkas anggaran-anggaran yang tidak priroritas untuk penanganan COVID-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penangann COVID-19,” katanya.
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa. Dia pun meminta agar Mneteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut. “Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD nya business as usual. Ini saya minta menteri dalam negeri, saya minta bu menteri keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. “Artinya ada diantara kita yang masih belum memiliki respons, dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” tuturnya.
Dia pun meminta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada. “Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran COVID-19,” katanya. dita angga
Dia mengatakan alokasi tersebut diperuntukkan untuk tiga pos anggaran. Pertama, penanganan untuk kesehatan sebesar Rp24,76 triliun atau 42,23% dari total anggaran. “Penanganan dampak ekonomi berjumlah Rp7,66 triliun atau 13,07% dari total alokasi anggaran penanganan Corona. Lalu untuk penyediaan jaring pengaman sosial berjumlah 26,21 triliun atau 44,70% dari total anggaran,” ungkapnya.
Pada pekan lalu dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajaran untuk menyisir ulang anggaran. Dia meminta agar memangkas anggaran-anggaran yang tidak priroritas untuk penanganan COVID-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial maupun stimulus ekonomi.
“Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penangann COVID-19,” katanya.
Meskipun sudah berulangkali disampaikan untuk melakukan realokasi, Jokowi masih menemukan daerah dengan postur APBD seperti biasa. Dia pun meminta agar Mneteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegur daerah-daerah tersebut. “Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD nya business as usual. Ini saya minta menteri dalam negeri, saya minta bu menteri keuangan, agar mereka ditegur,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dari data yang diterimanya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Lalu ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. “Artinya ada diantara kita yang masih belum memiliki respons, dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” tuturnya.
Dia pun meminta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada. “Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran COVID-19,” katanya. dita angga
(cip)
Explore More