Istana: Tidak Ada Timsus Pemilihan Kepala Otorita IKN
Kamis, 27 Januari 2022 - 04:02 WIB
loading...
Gambar desain Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara di Kaltim. Foto: SINDOnews/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan tidak ada tim khusus (timsus) untuk menyeleksi nama-nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Baca juga: KSP Kawal Pembangunan IKN untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat
"Tidak ada tim seleksi khusus. Semua diserahkan kepada Presiden untuk menimbang dan memutuskan," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong kepada MNC, Kamis (27/1/2022).
Wandy menegaskan bahwa pemilihan Kepala Otorita IKN menjadi kewenangan mutlak Presiden Jokowi. Sebab jabatan tersebut setingkat menteri. "Ya tentu menjadi hak prerogatif Presiden untuk memastikan," kata dia.
Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Kalau Presiden Pilih Ahok, Jangan Resah dan Gatal
Sejumlah nama kandidat Kepala Otorita IKN sudah bermunculan. Mulai dari Eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Eks Wali Kota Surabaya yang juga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Terkait nama-nama tersebut, KSP mengaku tidak masalah dengan mereka. "Bursa di publik ya boleh-boleh saja tentunya. Makin banyak nama-nama dengan reputasi yang baik, tentu makin bagus, " pungkas Wandy.
Baca juga: KSP Kawal Pembangunan IKN untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat
"Tidak ada tim seleksi khusus. Semua diserahkan kepada Presiden untuk menimbang dan memutuskan," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong kepada MNC, Kamis (27/1/2022).
Wandy menegaskan bahwa pemilihan Kepala Otorita IKN menjadi kewenangan mutlak Presiden Jokowi. Sebab jabatan tersebut setingkat menteri. "Ya tentu menjadi hak prerogatif Presiden untuk memastikan," kata dia.
Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Kalau Presiden Pilih Ahok, Jangan Resah dan Gatal
Sejumlah nama kandidat Kepala Otorita IKN sudah bermunculan. Mulai dari Eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Eks Wali Kota Surabaya yang juga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Terkait nama-nama tersebut, KSP mengaku tidak masalah dengan mereka. "Bursa di publik ya boleh-boleh saja tentunya. Makin banyak nama-nama dengan reputasi yang baik, tentu makin bagus, " pungkas Wandy.
(thm)
Lihat Juga :
