Ide Penundaan Pilpres Dinilai Berbahaya bagi Demokrasi

JAKARTA - Ide penundaan pemilihan presiden ( pilpres ) dinilai berbahaya bagi demokrasi dan punya maksud buruk terhadap pemerintahan saat ini. Selain itu, penundaan pilpres karena pertimbangan pengusaha butuh waktu pemulihan akibat pandemi Covid-19 dinilai alasan yang egois.

Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Muhamad Suryawijaya menilai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memperlihatkan ketidakpahaman terhadap konstitusi negara. Kritikannya itu menanggapi klaim Bahlil Lahadalia bahwa dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur.

“Untuk itu, Presiden Jokowi layak segera mengambil tindakan tegas kepada pejabat dimaksud,” ujar Muhamad Suryawijaya, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur

PIM menganggap usulan yang digulirkan Bahlil Lahadalia itu egois karena dua hal. “Pertama, ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha tertentu saja, alih-alih dunia usaha secara keseluruhan,” imbuhnya.

Faktanya, lanjut dia, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi stimulus ekonomi bagi banyak pelaku usaha dan juga mendorong aliran uang dari atas ke bawah dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, pemilu adalah momentum yang memaksa pemulihan ekonomi disertai oleh penguatan faktor redistributif.

Tanpa pemilu, kata Surya, pemulihan ekonomi akan hanya memperkuat pemusatan kapital pada lingkaran pengusaha yang memiliki akses kuat pada kekuasaan. Tidak ada insentif politik kepada mereka untuk berbagi.

“Secara keseluruhan, politik dan bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang semakin de-coupling. Berkat rutinitas pilkada, Indonesia sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan lagi peristiwa keramat dan atau berbahaya. Jadi tak usah didramatisasi,” ujar Surya.

Kedua, Surya mengatakan bahwa pemilu selalu menghadirkan harapan bagi masyarakat. Menunda pemilu karena pengusaha masih butuh “menyusu” pada pemerintah merupakan sebuah aksi tak bermoral karena sama saja seperti membunuh harapan masyarakat.

Hal tersebut, menurut dia, sekaligus unjuk diri untuk menegaskan bahwa pengusaha merupakan kasta istimewa yang harus dilayani rakyat dan pemerintah. “Selanjutnya, penundaan pilpres dengan alasan telah ada preseden di masa lalu merupakan gagasan yang berbahaya bagi demokrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di era demokrasi terpimpin, pemilu tak diselenggarakan karena pada saat itu sistem ketatanegaraan sedang mencari bentuk yang tepat. “Penundaan pada saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi karena ada krisis politik yang sangat besar,” tutur Surya.

Maka itu, pemerintah dan masyarakat harus waspada. Sebab, bisa saja kemudian dikondisikan situasi krisis agar ada alasan memadai untuk menunda pilpres. Jika ini terjadi, Indonesia telah dikorbankan demi ketamakan segelintir pengusaha yang mengatasnamakan kalangan bisnis.

“Terakhir, gagasan penundaan pilpres ini juga memojokkan Jokowi karena mengesankan beliau adalah figur yang haus kekuasaan. Ini merupakan upaya pembunuhan karakter yang harus diwaspadai Pak Jokowi, terlebih karena dilakukan salah seorang pembantunya,” pungkasnya.