PKS: Ide Mundurkan Atau Majukan Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

JAKARTA - Kalangan dunia usaha yang berharap jadwal Pemilu 2024 bisa diundur, dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikatakan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Pemilu
Baca juga: Terus Perkuat Kaderisasi, PDIP Mantap Menatap Pemilu 2024

"Karena itu, ide memundurkan atau memajukan Pemilu bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani kepada MNC Portal Indonesia, Senin (10/1/2022).



Mardani menegaskan, konstitusi secara tegas menyatakan, kontestasi Pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal itu bisa terjadi apabila semua komponen bangsa ini ingin melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang menurutnya sangat berat untuk dilakukan.

Ketua DPP PKS itu juga meminta, agar semua pihak harus percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, dia merespons alasan dunia usaha yang berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa fokus terlebih dahulu dalam menangani pemulihan ekonomi setelah diterjang pandemi Covid-19.

Menurutnya, alasan itu tidak kuat hanya untuk meminta Pemilu 2024 diundur. Sebab, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk melaksanakan tugasnya jelang masa jabatannya berakhir di 2024 mendatang.

"Hingga tahun 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau," ujarnya.

Mardani pun secara tegas menyatakan, partainya tak ingin larut dalam isu yang disampaikan Bahlil tentang keinginan dunia usaha yang meminta Pemilu 2024 diundur. "(Sebaiknya) semua fokus melaksanakan tugas dengan ikut aturan main yang sudah dibuat," tutur dia melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan, kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Bahlil mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).