PKS: Ide Mundurkan Atau Majukan Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 10 Januari 2022 - 16:22 WIB
loading...
PKS: Ide Mundurkan Atau...
Kalangan dunia usaha yang berharap jadwal Pemilu 2024 bisa diundur, dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikatakan politikus PKS, Mardani Ali Sera. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kalangan dunia usaha yang berharap jadwal Pemilu 2024 bisa diundur, dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikatakan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Pemilu
Baca juga: Terus Perkuat Kaderisasi, PDIP Mantap Menatap Pemilu 2024

"Karena itu, ide memundurkan atau memajukan Pemilu bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani kepada MNC Portal Indonesia, Senin (10/1/2022).



Mardani menegaskan, konstitusi secara tegas menyatakan, kontestasi Pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal itu bisa terjadi apabila semua komponen bangsa ini ingin melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang menurutnya sangat berat untuk dilakukan.

Ketua DPP PKS itu juga meminta, agar semua pihak harus percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, dia merespons alasan dunia usaha yang berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa fokus terlebih dahulu dalam menangani pemulihan ekonomi setelah diterjang pandemi Covid-19.

Menurutnya, alasan itu tidak kuat hanya untuk meminta Pemilu 2024 diundur. Sebab, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk melaksanakan tugasnya jelang masa jabatannya berakhir di 2024 mendatang.

"Hingga tahun 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau," ujarnya.

Mardani pun secara tegas menyatakan, partainya tak ingin larut dalam isu yang disampaikan Bahlil tentang keinginan dunia usaha yang meminta Pemilu 2024 diundur. "(Sebaiknya) semua fokus melaksanakan tugas dengan ikut aturan main yang sudah dibuat," tutur dia melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengatakan, kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Bahlil mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soroti Potensi Konflik,...
Soroti Potensi Konflik, Rahmat Saleh Ingatkan Anggaran Pengamanan PSU Pilkada
Salim Segaf Ingatkan...
Salim Segaf Ingatkan Legislator PKS Jaga Etika dan Integritas
Buka Rapim TNI, Panglima...
Buka Rapim TNI, Panglima Agus Apresiasi Jajarannya Jaga Situasi Kondusif Pemilu 2024
KPU-Bawaslu Jakarta...
KPU-Bawaslu Jakarta Dapat Skor Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Terendah
Bertemu Anies, Mardani...
Bertemu Anies, Mardani PKS: Saya Titip Jangan Bikin Parpol ya Mas
Anggota Komisi II Desak...
Anggota Komisi II Desak Mendagri Lantik Pemenang Pilkada Tak Berperkara sesuai Jadwal
Fraksi PKS Menaruh Optimisme...
Fraksi PKS Menaruh Optimisme pada Presiden Prabowo
Anis Byarwati PKS Dukung...
Anis Byarwati PKS Dukung Program Quick Win Prabowo
Syaikhu: Perjuangan...
Syaikhu: Perjuangan Para Ibu Fondasi Masa Depan Bangsa
Rekomendasi
Mudik 2025 Pakai Mobil...
Mudik 2025 Pakai Mobil Listrik, Perhatikan Hal Penting Ini
Profil Mayjen TNI Piek...
Profil Mayjen TNI Piek Budyakto yang Dimutasi Jadi Pangdam Udayana
Pemakaman Barbie Hsu...
Pemakaman Barbie Hsu Diiringi Tangis Keluarga di Tengah Hujan dan Kabut Tebal
Berita Terkini
Konstruksi Perkara OTT...
Konstruksi Perkara OTT KPK Dugaan Suap Proyek Dinas PUPR OKU
1 jam yang lalu
Kronologi OTT 3 Anggota...
Kronologi OTT 3 Anggota DPRD OKU dan Kepala Dinas, Uang Rp2,6 Miliar hingga Fortuner Diamankan
1 jam yang lalu
Antisipasi Penumpukan...
Antisipasi Penumpukan di Rest Area, Menag Imbau Semua Masjid Dilewati Pemudik Dibuka 24 Jam
2 jam yang lalu
Ramadan 1446 H, BSI...
Ramadan 1446 H, BSI Beri Santunan untuk 4.444 Anak Yatim Dhuafa
2 jam yang lalu
Ekoteologi dan Puasa...
Ekoteologi dan Puasa Ramadan
2 jam yang lalu
Polemik RUU TNI, Ini...
Polemik RUU TNI, Ini Kekhawatiran Wasekjen PB HMI jika Disahkan
2 jam yang lalu
Infografis
10 Negara dengan Anggaran...
10 Negara dengan Anggaran Pertahanan Tertinggi pada 2025
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved