DPR Minta Orang Tua Dukung Vaksinasi Covid-19 untuk Anak
loading...
DPR meminta orang tua mendukung program vaksinasi Covid-19 untuk anak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah secara serius selama ini harus didukung para orang tua. Para orang tua harus mengizinkan anak-anaknya disuntik vaksin Covid-19.
"Pemerintah sudah sangat serius terkait vaksinasi, baik dari sisi infrastruktur, kesediaan vaksin dan juga edukasi publik," kata anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen, Rabu (5/1/2022).
Dia menilai para orang tua harus menjaga kesehatan keluarga dan anak-anaknya dengan mengikuti prosedur vaksinasi yang tepat dan sesuai aturan. Sebab, kata dia, tingkat penularan kasus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap prosedur pembelajaran tatap muka. "Jika kasus menurun, pembelajaran tatap muka akan berlangsung aman. Jadi, vaksinasi menjadi penting, karena meningkatkan imun atau kekebalan tubuh atas virus Covid-19," tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri pun menilai para orang tua harus mendukung percepatan pemulihan pandemi termasuk dalam bidang pendidikan. Dia mengatakan, kepentingan para orang tua adalah agar anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus aman dari Covid-19.
Lebih lanjut dia mengatakan, vaksinasi telah menunjukkan bukti konkret untuk menekan laju keparahan pasien penderita Covid-19 dan dapat menurunkan laju keterisian rumah sakit serta menekan angka kematian akibat Covid-19. "Maka dari itu vaksinasi tetap harus disinergikan dengan implementasi protokol kesehatan di sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka," ujarnya.
Dia mengungkapkan pada prinsipnya DPR mendukung rekomendasi IDAI bahwa hanya anak-anak yang sudah menerima vaksinasi lengkap (dua kali) yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Dia menjelaskan vaksinasi sangat penting untuk mendukung suksesnya pembelajaran tatap muka.
"Bukan saja vaksinasi pada peserta didik, namun para pengajar dan petugas yang menyelenggarakan pendidikan harus sudah divaksin dua kali demi keselamatan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berpendapat bahwa keputusan pemerintah mewajibkan semua peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Januari 2022 merupakan hasil kajian matang, baik dari sisi akademis maupun kesehatan. Menurut dia, mungkin sebagian kalangan memandang hal itu sebagai keputusan yang berani di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
"Bahkan saat ini ada varian baru Omicron yang telah menjadi transmisi lokal. Tetapi kami meyakini bahwa keputusan untuk melakukan PTM seratus persen merupakan dari kajian yang cukup panjang dan bukan keputusan emosional," ujarnya.
Dirinya menambahkan, kondisi objektif pendidikan di Indonesia setelah hampir dua tahun masa pandemi dalam kondisi mengkhawatirkan. "Learning loss bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi," ucapnya.
"Pemerintah sudah sangat serius terkait vaksinasi, baik dari sisi infrastruktur, kesediaan vaksin dan juga edukasi publik," kata anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen, Rabu (5/1/2022).
Dia menilai para orang tua harus menjaga kesehatan keluarga dan anak-anaknya dengan mengikuti prosedur vaksinasi yang tepat dan sesuai aturan. Sebab, kata dia, tingkat penularan kasus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap prosedur pembelajaran tatap muka. "Jika kasus menurun, pembelajaran tatap muka akan berlangsung aman. Jadi, vaksinasi menjadi penting, karena meningkatkan imun atau kekebalan tubuh atas virus Covid-19," tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri pun menilai para orang tua harus mendukung percepatan pemulihan pandemi termasuk dalam bidang pendidikan. Dia mengatakan, kepentingan para orang tua adalah agar anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus aman dari Covid-19.
Lebih lanjut dia mengatakan, vaksinasi telah menunjukkan bukti konkret untuk menekan laju keparahan pasien penderita Covid-19 dan dapat menurunkan laju keterisian rumah sakit serta menekan angka kematian akibat Covid-19. "Maka dari itu vaksinasi tetap harus disinergikan dengan implementasi protokol kesehatan di sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka," ujarnya.
Dia mengungkapkan pada prinsipnya DPR mendukung rekomendasi IDAI bahwa hanya anak-anak yang sudah menerima vaksinasi lengkap (dua kali) yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Dia menjelaskan vaksinasi sangat penting untuk mendukung suksesnya pembelajaran tatap muka.
"Bukan saja vaksinasi pada peserta didik, namun para pengajar dan petugas yang menyelenggarakan pendidikan harus sudah divaksin dua kali demi keselamatan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berpendapat bahwa keputusan pemerintah mewajibkan semua peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Januari 2022 merupakan hasil kajian matang, baik dari sisi akademis maupun kesehatan. Menurut dia, mungkin sebagian kalangan memandang hal itu sebagai keputusan yang berani di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
"Bahkan saat ini ada varian baru Omicron yang telah menjadi transmisi lokal. Tetapi kami meyakini bahwa keputusan untuk melakukan PTM seratus persen merupakan dari kajian yang cukup panjang dan bukan keputusan emosional," ujarnya.
Dirinya menambahkan, kondisi objektif pendidikan di Indonesia setelah hampir dua tahun masa pandemi dalam kondisi mengkhawatirkan. "Learning loss bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
