DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal
Kamis, 23 Desember 2021 - 21:47 WIB
loading...
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggunaan vaksin berlabel halal terus mendapatkan dukungan dari kalangan DPR. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengenai penggunaan vaksin berlabel halal terus mendapatkan dukungan dari kalangan DPR. Adapun pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat membuka Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung Rabu 22 Desember 2021.
"Saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen halal dan bersih dari MUI yaitu Sinovac dan Zivifax," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, Kamis (23/12/2021).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kedua vaksin tersebut juga sudah diproduksi di dalam negeri. Vaksin Sinovac diproduksi Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per-tahun, sedangkan Zifivax diproduksi PT Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas produksi 360 juta dosis per-tahun.
Baca juga: Cerita Jokowi Vaksin AstraZeneca Bisa Diterima Masyarakat Berkat Kiai NU
"Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan dua merek tersebut," katanya.
Dia menuturkan, prioritas vaksin halal ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan masyarakat, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kecemasan baru di masyarakat. "Vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai semua kalangan dengan berbagai latar belakang. Sementara itu, vaksin yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non-muslim" pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai standar vaksin halal MUI menjawab hambatan perluasan vaksinasi. Sebab, faktanya, masih banyak masyarakat yang enggan divaksin karena ragu atas kehalalan vaksin.
"Saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen halal dan bersih dari MUI yaitu Sinovac dan Zivifax," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, Kamis (23/12/2021).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kedua vaksin tersebut juga sudah diproduksi di dalam negeri. Vaksin Sinovac diproduksi Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per-tahun, sedangkan Zifivax diproduksi PT Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas produksi 360 juta dosis per-tahun.
Baca juga: Cerita Jokowi Vaksin AstraZeneca Bisa Diterima Masyarakat Berkat Kiai NU
"Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan dua merek tersebut," katanya.
Dia menuturkan, prioritas vaksin halal ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan masyarakat, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kecemasan baru di masyarakat. "Vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai semua kalangan dengan berbagai latar belakang. Sementara itu, vaksin yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non-muslim" pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai standar vaksin halal MUI menjawab hambatan perluasan vaksinasi. Sebab, faktanya, masih banyak masyarakat yang enggan divaksin karena ragu atas kehalalan vaksin.
Lihat Juga :
