Akses Air Bersih Ditargetkan Merata dan Setara di Aceh Pada 2030
Minggu, 19 Desember 2021 - 23:20 WIB
loading...
A
A
A
Poin penting lainnya adalah mendesak pelaksanaan program RPJMA 2022 untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif. Program perumahaan, permukiman, air bersih, dan sanitasi merupakan unggulan dalam mencapai akses universal air minum yang merata, aman, dan terjangkau. Hal ini tentunya dengan fokus pembangunan infratruktur air dan sanitasi untuk kelompok rentan.
"Di sisi bencana, poin penting yang didapat adalah Aceh termasuk daerah yang memiliki potensi kekeringan seluas 5.707.385 hektare. Hal ini bisa berakibat pada turunnya produktivitas pertanian, peternakan, dan meningkatnya kemiskinan serta turunnya kualitas hidup," katanya.
Baca juga: Jaga Kesehatan Masyarakat, Kemenkes Kejar Perbaikan Sanitasi
Sejalan dengan itu, untuk menghindari akibat kerusakan yang parah dari kekeringan, Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera mengusung isu strategis nasional berupa ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan respons terhadap perubahan iklim global. Tentunya dengan dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah serta sektor swasta, pembangunan sistem penyediaan air baku, pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta kegiatan pencegahan sampai memulihkan kerusakan lingkungan akibat daya rusak air bisa dilaksanakan dengan maksimal dan bermanfaat bagi semua.
"Berbicara tentang dukungan swasta dan pembiayaan dunia usaha, penyedian air baku ke kran siap minum membutuhkan investasi. Investasi yang dimaksud harus dengan konsep kerja sama yang melingkupi End-to-End Solution; berpihak pada kepentingan rakyat, negara, lingkungan hidup, dan berkelanjutan," kata gubernur.
Sudut pandang industri menyatakan bahwa pabrik-pabrik yang beroperasi di Aceh wajib untuk memaksimalkan aset yang dimiliki untuk ikut menyukseskan program air dan sanitasi bagi masyarakat, di samping menghentikan semua kegiatan yang merusak lingkungan karena lingkungan adalah sumber kehidupan.
"Di sisi bencana, poin penting yang didapat adalah Aceh termasuk daerah yang memiliki potensi kekeringan seluas 5.707.385 hektare. Hal ini bisa berakibat pada turunnya produktivitas pertanian, peternakan, dan meningkatnya kemiskinan serta turunnya kualitas hidup," katanya.
Baca juga: Jaga Kesehatan Masyarakat, Kemenkes Kejar Perbaikan Sanitasi
Sejalan dengan itu, untuk menghindari akibat kerusakan yang parah dari kekeringan, Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera mengusung isu strategis nasional berupa ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan respons terhadap perubahan iklim global. Tentunya dengan dukungan kebijakan dan pembiayaan dari pemerintah serta sektor swasta, pembangunan sistem penyediaan air baku, pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta kegiatan pencegahan sampai memulihkan kerusakan lingkungan akibat daya rusak air bisa dilaksanakan dengan maksimal dan bermanfaat bagi semua.
"Berbicara tentang dukungan swasta dan pembiayaan dunia usaha, penyedian air baku ke kran siap minum membutuhkan investasi. Investasi yang dimaksud harus dengan konsep kerja sama yang melingkupi End-to-End Solution; berpihak pada kepentingan rakyat, negara, lingkungan hidup, dan berkelanjutan," kata gubernur.
Sudut pandang industri menyatakan bahwa pabrik-pabrik yang beroperasi di Aceh wajib untuk memaksimalkan aset yang dimiliki untuk ikut menyukseskan program air dan sanitasi bagi masyarakat, di samping menghentikan semua kegiatan yang merusak lingkungan karena lingkungan adalah sumber kehidupan.
Lihat Juga :
