Penuhi Amanat Konstitusi, PDIP Ingin Koperasi dan Kedaulatan Pangan Terwujud
Senin, 13 Desember 2021 - 21:41 WIB
loading...
PDIP menggandeng Menteri Koperasi UKM Teten Masduki untuk menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendorong kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, PDIP menggandeng Menteri Koperasi UKM Teten Masduki untuk mewujudkannya.
Komitmen PDIP itu disampaikan saat menggelar webinar yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo. Hadir juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar, serta Eriko Sotarduga dan Hamka Haq. Kegiatan dilakukan secara hybrid dari Kantor Pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2021).
Baca juga: PDIP Dorong Road Map Kedaulatan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari akses pendanaan untuk memajukan ekonomi rakyat lewat koperasi. Sebab, dengan pengembangan koperasi maka masyarakat juga memiliki pilihan untuk tumbuh dari segi kesejahteraanya. "Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih Partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto.
Baca juga: Megawati Dorong Pemerintah Jalankan Konsep Koperasi Bung Hatta
Hasto menerangkan program-program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. Dia juga melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menitipkan pesan kepada jajarannya untuk mendorong ekonomi rakyat. "Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, sebagai suatu prinsip agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia Merdeka," jelas Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu juga menganggap negara bertanggung jawab memelihara rakyat miskin dalam Konstitusi. Karena itu, peran koperasi sangat sentral. "Koperasi harus menjadi gerakan perekonomian rakyat. Koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologis bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itulah mengapa koperasi berazaskan kekeluargaan, artinya prinsip tolong menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakekat demokrasi ekonomi," urai Hasto.
Komitmen PDIP itu disampaikan saat menggelar webinar yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo. Hadir juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar, serta Eriko Sotarduga dan Hamka Haq. Kegiatan dilakukan secara hybrid dari Kantor Pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2021).
Baca juga: PDIP Dorong Road Map Kedaulatan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari akses pendanaan untuk memajukan ekonomi rakyat lewat koperasi. Sebab, dengan pengembangan koperasi maka masyarakat juga memiliki pilihan untuk tumbuh dari segi kesejahteraanya. "Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih Partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto.
Baca juga: Megawati Dorong Pemerintah Jalankan Konsep Koperasi Bung Hatta
Hasto menerangkan program-program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini. Dia juga melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menitipkan pesan kepada jajarannya untuk mendorong ekonomi rakyat. "Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, sebagai suatu prinsip agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia Merdeka," jelas Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu juga menganggap negara bertanggung jawab memelihara rakyat miskin dalam Konstitusi. Karena itu, peran koperasi sangat sentral. "Koperasi harus menjadi gerakan perekonomian rakyat. Koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologis bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itulah mengapa koperasi berazaskan kekeluargaan, artinya prinsip tolong menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakekat demokrasi ekonomi," urai Hasto.
Lihat Juga :
