Polemik Fadel vs Sri Mulyani, Sekjen MPR Beberkan Lembaga Negara yang Anggarannya Naik
loading...
Sekjen MPR RI Maruf Cahyono meluruskan bahwa reaksi Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan terkait anggaran. Namun, lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. FOTO/DOK.MPR RI
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono meluruskan bahwa reaksi Wakil Ketua MPR Fadel Muhamad terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan terkait anggaran. Namun, lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan.
Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyatakan bahwa Pimpinan MPR RI salah alamat jika menuding Sri Mulyani yang memotong anggaran. Sebab, yang memotong anggaran adalah Bappenas.
Menurut Ma'ruf, MPR juga tidak mempersoalkan pemotongan anggaran, apakah Menteri Perencanaan/Bappenas selaku perencana atau Menteri Keuangan yang memang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Sri Mulyani Berang, Negara Banyak Utang tapi Daerah Sering Hamburkan Uang
"Perdebatan itu sudah selesai saat palu diketok di DPR dan Dipa 2022 diterima langsung oleh Ketua MPR di Istana bersama pimpinan lembaga dan kementerian yang lain. Harapan ketua MPR, setelah pertemuan Beliau dengan Menkeu di Bali, tidak ada lagi pihak yang mencoba memperkeruh situasi. Karena antara pimpinan MPR dan Menkeu sudah sepakat untuk bertemu dalam forum resmi. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan," kata Ma'ruf menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta dikutip, Rabu (8/12/21).
Ma'ruf menjelaskan MPR RI tidak terlalu mempersoalkan refocusing anggaran MPR RI. Karena faktanya, penurunan anggaran MPR RI telah berlangsung sebelum pandemi Covid-19. Pada 2018 anggaran MPR RI sebesar Rp1,04 triliun, menurun menjadi Rp958,4 miliar di 2019. Pada 2020, anggaran MPR kembali dipotong menjadi Rp800,5 miliar dan turun kembali menjadi Rp777,2 miliar di 2021.
Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyatakan bahwa Pimpinan MPR RI salah alamat jika menuding Sri Mulyani yang memotong anggaran. Sebab, yang memotong anggaran adalah Bappenas.
Menurut Ma'ruf, MPR juga tidak mempersoalkan pemotongan anggaran, apakah Menteri Perencanaan/Bappenas selaku perencana atau Menteri Keuangan yang memang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Baca juga: Sri Mulyani Berang, Negara Banyak Utang tapi Daerah Sering Hamburkan Uang
"Perdebatan itu sudah selesai saat palu diketok di DPR dan Dipa 2022 diterima langsung oleh Ketua MPR di Istana bersama pimpinan lembaga dan kementerian yang lain. Harapan ketua MPR, setelah pertemuan Beliau dengan Menkeu di Bali, tidak ada lagi pihak yang mencoba memperkeruh situasi. Karena antara pimpinan MPR dan Menkeu sudah sepakat untuk bertemu dalam forum resmi. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan," kata Ma'ruf menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta dikutip, Rabu (8/12/21).
Ma'ruf menjelaskan MPR RI tidak terlalu mempersoalkan refocusing anggaran MPR RI. Karena faktanya, penurunan anggaran MPR RI telah berlangsung sebelum pandemi Covid-19. Pada 2018 anggaran MPR RI sebesar Rp1,04 triliun, menurun menjadi Rp958,4 miliar di 2019. Pada 2020, anggaran MPR kembali dipotong menjadi Rp800,5 miliar dan turun kembali menjadi Rp777,2 miliar di 2021.
Lihat Juga :
