PA GMNI: Kelompok Ekstremisme Memanfaatkan Demokrasi, HAM, dan Teknologi
loading...
Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Klaim kemenangan ideologi liberalisme-kapitalisme makin memicu pandangan dan tindakan radikalisme dan ekstremisme yang dikonstruksikan atas interpretasi agama secara sempit di tengah masyarakat. Hal ini tidak hanya menyebabkan munculnya eksklusivisme dalam hubungan sosial, tetapi juga melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan agresi terhadap kelompok masyarakat lain.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( PA GMNI ) Ahmad Basarah dalam pidato pembukaan Kongres IV PA GMNI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021).
“Ekstremisme agama ini melahirkan ‘politik antisemua’, kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka sendiri. Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, Pancasila, NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis,” kata Basarah melalui keterangannya kepada wartawan.
Namun anehnya, Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, sebagian dari kelompok ekstremisme ini justru memanfaatkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan kemajuan teknologi untuk memuluskan cita-citanya.
“Tapi anehnya, sebagian mereka juga menerapkan standar ganda dengan memanfaatkan demokrasi, HAM dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya,”sambungnya.
Menurut Basarah, kelompok ini memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan, dan tulisansecara manipulatif.Dan tujuannyaadalahuntuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi pemerintahan yang konstitusional.
“Strategi “kudeta merangkak konstitusional” ini secara perlahan tapi pasti, jelas menargetkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari dengan meracuni alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila,” tutur Basarah.
Basarah juga menyoroti nafsu berkuasa dengan jalan pintas berkelindan dengan kecepatan arus teknologi informasi yang terjadi akhir-akhir ini. Persilangan keduanya, membuat atmosfer politik Indonesia dipenuhi oleh polusi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian baik terhadap individu maupun golongan.
“Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 adalah contoh konkret untuk menemukan derasnya praktik politik yang semakin menjauh dari etika dan adab bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran,”paparnya.
Politikus PDIP ini menambahkan, kemajuan teknologi informasi, selain membawa manfaat bagi peradaban bangsa dan umat manusia, juga membawa dampak yang mengkhawatirkan bagi para generasi penerus bangsa di masa depan. Sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 52% atau 145 juta penduduk Indonesia hingga 2020 merupakan generasi Z (1997-2012) dan generasi Milenial (1981-1996).
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( PA GMNI ) Ahmad Basarah dalam pidato pembukaan Kongres IV PA GMNI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021).
“Ekstremisme agama ini melahirkan ‘politik antisemua’, kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka sendiri. Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, Pancasila, NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis,” kata Basarah melalui keterangannya kepada wartawan.
Namun anehnya, Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, sebagian dari kelompok ekstremisme ini justru memanfaatkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan kemajuan teknologi untuk memuluskan cita-citanya.
“Tapi anehnya, sebagian mereka juga menerapkan standar ganda dengan memanfaatkan demokrasi, HAM dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya,”sambungnya.
Menurut Basarah, kelompok ini memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan, dan tulisansecara manipulatif.Dan tujuannyaadalahuntuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi pemerintahan yang konstitusional.
“Strategi “kudeta merangkak konstitusional” ini secara perlahan tapi pasti, jelas menargetkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari dengan meracuni alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila,” tutur Basarah.
Basarah juga menyoroti nafsu berkuasa dengan jalan pintas berkelindan dengan kecepatan arus teknologi informasi yang terjadi akhir-akhir ini. Persilangan keduanya, membuat atmosfer politik Indonesia dipenuhi oleh polusi hoaks, fitnah dan ujaran kebencian baik terhadap individu maupun golongan.
“Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 adalah contoh konkret untuk menemukan derasnya praktik politik yang semakin menjauh dari etika dan adab bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran,”paparnya.
Politikus PDIP ini menambahkan, kemajuan teknologi informasi, selain membawa manfaat bagi peradaban bangsa dan umat manusia, juga membawa dampak yang mengkhawatirkan bagi para generasi penerus bangsa di masa depan. Sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 52% atau 145 juta penduduk Indonesia hingga 2020 merupakan generasi Z (1997-2012) dan generasi Milenial (1981-1996).
