Dana Talangan Sebaiknya Diberikan Kepada BUMN Berkinerja Baik

JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan dana talangan Rp4 triliun ke PT Perkebunan Nusantara dinilai tidak tepat. Alasannya karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki lahan 1,2 juta hektare itu terus mengalami kerugian.

Wartawan senior, Andy Budiman mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan dana talangan ke BUMN yang memiliki kinerja baik namun terdampak pandemi. Sehingga bantuan suntikan modal itu bisa disebut tepat sasaran. "Kalau perusahaannya sejak dulu bermasalah, sama artinya meletakkan beban kegagalan manajemen kepada rakyat. Ini praktik yang tidak sehat," tulisnya melalui akun Twitternya, @Andy_Budiman_ pada Minggu (7/6/2020).

Dia mengaku heran, lahan milik PTPN, sekitar 50% nya merupakan perkebunan sawit masih harus merugi. Padahal, perusahaan swasta sejenis mampu meraup untung setiap tahunnya. "Bandingkan kinerja PTPN dengan swasta, misalnya Wilmar. 2019 Wilmar membukukan laba bersih Rp215,4 miliar. Laba ini tumbuh drastis dibanding 2018 yang hanya Rp92,64 miliar. Lahan sawit mereka 250.000 hektare – kurang dari setengah lahan PTPN," jelasnya. (Baca juga: Pemberian Dana Talangan ke 12 BUMN Sempat Alot)

Andy menilai, PTPN selama ini gagal menggali potensi penerimaan dari komoditas yang menjadi garapannya, yakni tebu, kopi, kopra, kakao, dan terutama sawit. PTPN harus lebih kreatif mencari terobosan untuk mendongkrak kinerja. "Kalau mitra petani plasma pergi, perkuat model kemitraannya. Kalau memang produktivitas lahan menurun, lakukan peremajaan. Kalau ada mafia di tubuh perusahaan, bongkar. Begitu seharusnya manajemen bekerja," tambahnya. (Baca juga: Dana Talangan Pemerintah ke BUMN Diluruskan Hanya Jaminan, Ini Skemanya)

Selama masa pandemi ini, Andy menambahkan, masyarakat harus kritis dan mengawasi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya rencana pemerintah memberikan dana talangan ke 12 BUMN. "Pada masa krisis seperti sekarang, kita harus sama-sama mengawasi paket dana talangan untuk BUMN yang nilainya sangat besar ini. Dana publik seberapapun besarnya sangat berharga pada masa sulit ini -- kita harus sama-sama awasi," tutupnya.