Jabatan Wamen Banyak yang Lowong, Mensesneg: Tak Harus Diisi Semuanya

Rabu, 01 Desember 2021 - 17:25 WIB
loading...
Jabatan Wamen Banyak...
Mensesneg Pratikno menyebutkan tidak semua posisi wamen yang kosong harus diisi. Peraturan tersebut sifatnya dinamis berdasarkan kebutuhan organisasi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Dalam beberapa waktu terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka jabatan wakil menteri (wamen) untuk sejumlah kementerian. Adanya jabatan wamen tersebut mendorong spekulasi di publik bahwa akan terjadi reshuffle kabinet .

Namun demikian, faktanya hingga kini sejumlah jabatan wamen yang dibuka Presiden Jokowi belum terisi. Jabatan yang belum terisi tersebut antara lain Wamendikbudristek, Wamenpan RB, Wamen Investasi, Wamen ESDM, hingga Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Baca juga: Soal Pernyataan Jenderal Dudung, Imam Shamsi Ali: Tuhan Tidak Perlu Dikaitkan dengan Etnis

Saat dikonfirmasi mengenai jabatan yang masih lowong itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan tidak semua posisi wamen harus diisi. Peraturan tersebut sifatnya dinamis berdasarkan kebutuhan organisasi.

"Dalam Perpres kelembagaan beberapa kementerian, memang ada posisi wakil menteri, tetapi tidak semuanya diisi. Diisi sesuai kebutuhan. kita sendiri secara kelembagaan akan merancang organisasi itu bersifat dinamis. Walaupun ada posisinya, tidak berarti harus diisi, itulah mengapa ada beberapa kementerian yang ada pos wamen diisi, ada beberapa yang lain tidak diisi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Pratikno juga mengonfirmasi Presiden Jokowi belum berencana menempatkan personalia pada posisi Wamendikbudristek kendati jabatan itu sudah resmi dibuka sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres).

"Sampai saat ini belum, kami akan terus lakukan evaluasi. Juga tentu saja kita melihat beban tugas dan juga dinamika yang ada di kementerian yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada rencana pengisian," ungkapnya.

Pratikno juga menegaskan Presiden Jokowi belum berencana melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle hingga akhir 2021 ini. Pasalnya, Presiden dan pemerintah sedang fokus mengantisipasi masuknya varian Omicron ke Indonesia, serta mengantisipasi lonjakan kasus di periode Nataru.

"Sampai saat ini tidak ada rencana. Jadi semua fokus bekerja," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1678 seconds (0.1#10.140)