Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani, Wakil Ketua MPR: Ingat Kami Punya Hak Sidang Istimewa
loading...
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengaku pernah mengeluhkan soal anggaran yang terbatas kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor. Foto: SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan MPR RI meminta agar Jokowi mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani . Alasannya, Sri Mulyani tidak cakap dan menyepelekan MPR.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar dia janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali," kata Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Fadel mengatakan desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid, offline maupun online. Dia lalu mengungkapka bagaimana Sri Mulyani yang dinilai merendahkan MPR.
Menurut Fadel, saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Pimpinan MPR mengeluhkan soal anggaran yang terbatas. Padahal, saat ini kini pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Tetapi, ketika itu dia justru diacuhkan Sri Mulyani.
"Presiden dan Mensesneg, saya ini wakil ketua MPR Bidang Anggaran, dengan Bapak Bambang (Bambang Soesatyo) bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan tetapi dia acuhkan," sesalnya.
Yang paling mengecewakan, kata dia, dirinya sebagai koordinator MPR di Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemudian Ketua Banggar dan pimpinan lain rapag dengan Dirjen Kemenkeu. Lalu Pimpinan MPR melakukan rapat dengan Menkeu, sudah diatur waktu semuanya, lalu dibatalkan.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegas Fadel.
Fadel menegaskan, MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, untuk itu wajar jika mendapat perlakuan yang seharusnya dibandingkan dengan yang lain-lain. MPR juga punya tugas yang lain di masyarakat.
"Tetapi teman-teman semuanya tadi bersepakat meminta saya untuk menyampaikan hal ini dan kami pimpinan MPR bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan ini. Bapak Bambang juga mengatakan tadi di sampaikan Pak Fadil kepada media nanti kita tanggung jawab bersama-sama," ungkapnya.
Pada intinya, Fadel menjelaskan, MPR merasa kecewa dengan berbagai sikap. Dan banya lagi disampaikan oleh teman-teman pimpinan MPR yang juga pimpinan-pimpinan parpol. Dan jangan lupa bahwa MPR punya hak sidang istimewa.
"Politik mesti ada teknik dan strateginya, nanti dia hajar dari luar. Kalau presiden tidak mau, jangan lupa MPR punya hak sidang istimewa," tandas Fadel.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar dia janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali," kata Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Fadel mengatakan desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid, offline maupun online. Dia lalu mengungkapka bagaimana Sri Mulyani yang dinilai merendahkan MPR.
Menurut Fadel, saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Pimpinan MPR mengeluhkan soal anggaran yang terbatas. Padahal, saat ini kini pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Tetapi, ketika itu dia justru diacuhkan Sri Mulyani.
"Presiden dan Mensesneg, saya ini wakil ketua MPR Bidang Anggaran, dengan Bapak Bambang (Bambang Soesatyo) bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan tetapi dia acuhkan," sesalnya.
Yang paling mengecewakan, kata dia, dirinya sebagai koordinator MPR di Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemudian Ketua Banggar dan pimpinan lain rapag dengan Dirjen Kemenkeu. Lalu Pimpinan MPR melakukan rapat dengan Menkeu, sudah diatur waktu semuanya, lalu dibatalkan.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegas Fadel.
Fadel menegaskan, MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, untuk itu wajar jika mendapat perlakuan yang seharusnya dibandingkan dengan yang lain-lain. MPR juga punya tugas yang lain di masyarakat.
"Tetapi teman-teman semuanya tadi bersepakat meminta saya untuk menyampaikan hal ini dan kami pimpinan MPR bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan ini. Bapak Bambang juga mengatakan tadi di sampaikan Pak Fadil kepada media nanti kita tanggung jawab bersama-sama," ungkapnya.
Pada intinya, Fadel menjelaskan, MPR merasa kecewa dengan berbagai sikap. Dan banya lagi disampaikan oleh teman-teman pimpinan MPR yang juga pimpinan-pimpinan parpol. Dan jangan lupa bahwa MPR punya hak sidang istimewa.
"Politik mesti ada teknik dan strateginya, nanti dia hajar dari luar. Kalau presiden tidak mau, jangan lupa MPR punya hak sidang istimewa," tandas Fadel.
(muh)
Explore More