KPI Sebut Hoaks hingga Ujaran Kebencian Tumbuh Subur di Media Baru, Ini Sebabnya
Rabu, 17 November 2021 - 11:14 WIB
loading...
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Kelembagaan Hardly Stefano Pariela menyoroti belum adanya regulasi yang baik terkait konten di media-media baru. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bidang Kelembagaan Hardly Stefano Pariela menyoroti belum adanya regulasi yang baik terkait konten di media-media baru. Oleh karenanya, kata Hardly, masih banyak hoaks atau berita bohong hingga ujaran kebencian di media-media baru.
Demikian diungkapkan Hardly Pariela saat menjadi narasumber dalam kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang ditayangkan secara langsung melalui akun YouTube Media Center KPI Pusat dari Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (17/11/2021).
"Jangan heran kalau hoaks, ujaran kebencian, atau pornografi memiliki lahan yang subur di media baru, karena belum ada regulasi yang rinci tentang konten di sana," ujar Hardly.
Menurutnya, kehadiran era digital yang mengepung masyarakat dengan informasi baik dari media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak, ataupun media baru seperti internet dan sosial media, harus diimbangi dengan kapasitas literasi media yang kuat.
Baca juga: KPI: Informasi Melimpah Harus Diimbangi dengan Kapasitas Literasi Media yang Kuat
Kapasitas literasi media yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Sehingga, masyarakat tidak terjebak pada berita-berita bohong ataupun yang mengandung unsur ujaran kebencian.
"Dengan demikian masyarakat tidak perlu tersesat dalam belantara informasi, juga tidak jatuh dalam jebakan hoaks, ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau pun konten porno yang kerap kali hadir sebagai sebuah residu dari melimpahnya informasi," terangnya.
Hardly menjelaskan bahwa hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang mengonsumsi media televisi baik melalui siaran free to air (FTA) atau pun televisi berlangganan (Pay TV). Meski demikian, sebagian besar sudah mulai beralih menggunakan internet.
Agenda migrasi siaran televisi digital pada 2 November 2022 mendatang, kata Hardly, akan menghadirkan saluran-saluran televisi yang semakin banyak dari jumlah yang ada sekarang. Di sisi lain, perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi.
"Setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi yang dapat diakses oleh jutaan penonton," ujar Hardly.
Dengan kondisi inilah, ditekankan Hardly, masyarakat harus meningkatkan kapasitas literasi media. Hal itu penting agar masyarakat berdaya dan memiliki ketahanan informasi yang baik.
"Harapannya, dengan kapasitas literasi yang baik, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri atau pun lingkungan sekitarnya," bebernya.
Demikian diungkapkan Hardly Pariela saat menjadi narasumber dalam kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang ditayangkan secara langsung melalui akun YouTube Media Center KPI Pusat dari Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (17/11/2021).
"Jangan heran kalau hoaks, ujaran kebencian, atau pornografi memiliki lahan yang subur di media baru, karena belum ada regulasi yang rinci tentang konten di sana," ujar Hardly.
Menurutnya, kehadiran era digital yang mengepung masyarakat dengan informasi baik dari media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak, ataupun media baru seperti internet dan sosial media, harus diimbangi dengan kapasitas literasi media yang kuat.
Baca juga: KPI: Informasi Melimpah Harus Diimbangi dengan Kapasitas Literasi Media yang Kuat
Kapasitas literasi media yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Sehingga, masyarakat tidak terjebak pada berita-berita bohong ataupun yang mengandung unsur ujaran kebencian.
"Dengan demikian masyarakat tidak perlu tersesat dalam belantara informasi, juga tidak jatuh dalam jebakan hoaks, ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau pun konten porno yang kerap kali hadir sebagai sebuah residu dari melimpahnya informasi," terangnya.
Hardly menjelaskan bahwa hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang mengonsumsi media televisi baik melalui siaran free to air (FTA) atau pun televisi berlangganan (Pay TV). Meski demikian, sebagian besar sudah mulai beralih menggunakan internet.
Agenda migrasi siaran televisi digital pada 2 November 2022 mendatang, kata Hardly, akan menghadirkan saluran-saluran televisi yang semakin banyak dari jumlah yang ada sekarang. Di sisi lain, perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi.
"Setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi yang dapat diakses oleh jutaan penonton," ujar Hardly.
Dengan kondisi inilah, ditekankan Hardly, masyarakat harus meningkatkan kapasitas literasi media. Hal itu penting agar masyarakat berdaya dan memiliki ketahanan informasi yang baik.
"Harapannya, dengan kapasitas literasi yang baik, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri atau pun lingkungan sekitarnya," bebernya.
(zik)
Lihat Juga :
