Serikat Pekerja BUMN Dukung Jaksa Agung Berantas Mafia Pelabuhan
Minggu, 14 November 2021 - 09:12 WIB
loading...
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyatakan, mafia pelabuhan harus diberantas, karena selama ini menjadi penyakit Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyatakan, mafia pelabuhan harus diberantas habis, karena selama ini menjadi penyakit kanker perekonomian Indonesia. Para mafia tersebut selama ini menyebabkan aktivitas ekspor impor di Indonesia kena biaya tinggi.
Baca juga: Jaksa Agung Diminta Tindak Tegas Aparat Kejaksaan yang Tak Serius Berantas Korupsi
"Membuat panjang proses dwelling time di pelabuhan yang membuat daya saing produk ekspor produk Indonesia tidak dapat bersaing di pasar internasional, akibat ekonomi biaya tinggi," kata Arief, Sabtu (13/11/2021).
Baca juga: Ikuti Pedoman Jaksa Agung, Polda Metro Jaya Tak Penjara Pengguna Narkoba
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mafia tanah. "Maraknya mafia tanah juga banyak merugikan masyarakat. Di mana banyak tanah milik masyarakat dan negara dikuasai mafia tanah," ucapnya.
Arief pun mengapresiasi gerak cepat Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak hanya fokus melakukan pemberantasan korupsi, tapi semakin menunjukkan penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.
"Ini benar-benar Jaksa Agung yang konsisten dalam menjalankan visi dan misi Jokowi dalam membangun perekonomian nasional yang efisien dan memiliki daya saing," jelasnya.
Oleh karena itu lanjut dia, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendorong dan mendukung penuh kerja Kejaksaan Agung dalam melakukan pemberantasan mafia pelabuhan dan mafia tanah.
Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memerintahkan jajaran Korps Adhyaksa untuk menindak tegas praktik kecurangan atau mafia pelabuhan yang dapat menghambat proses bisnis dan investasi.
"Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan. Pemerintah Pusat meminta kepada kita untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," kata Burhanuddin, Sabtu (13/11/2021).
Baca juga: Jaksa Agung Diminta Tindak Tegas Aparat Kejaksaan yang Tak Serius Berantas Korupsi
"Membuat panjang proses dwelling time di pelabuhan yang membuat daya saing produk ekspor produk Indonesia tidak dapat bersaing di pasar internasional, akibat ekonomi biaya tinggi," kata Arief, Sabtu (13/11/2021).
Baca juga: Ikuti Pedoman Jaksa Agung, Polda Metro Jaya Tak Penjara Pengguna Narkoba
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyinggung mafia tanah. "Maraknya mafia tanah juga banyak merugikan masyarakat. Di mana banyak tanah milik masyarakat dan negara dikuasai mafia tanah," ucapnya.
Arief pun mengapresiasi gerak cepat Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak hanya fokus melakukan pemberantasan korupsi, tapi semakin menunjukkan penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.
"Ini benar-benar Jaksa Agung yang konsisten dalam menjalankan visi dan misi Jokowi dalam membangun perekonomian nasional yang efisien dan memiliki daya saing," jelasnya.
Oleh karena itu lanjut dia, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendorong dan mendukung penuh kerja Kejaksaan Agung dalam melakukan pemberantasan mafia pelabuhan dan mafia tanah.
Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memerintahkan jajaran Korps Adhyaksa untuk menindak tegas praktik kecurangan atau mafia pelabuhan yang dapat menghambat proses bisnis dan investasi.
"Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan. Pemerintah Pusat meminta kepada kita untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," kata Burhanuddin, Sabtu (13/11/2021).
(maf)
Lihat Juga :
