4 Pertarungan lawan Kubu Moeldoko, AHY Sementara Unggul 2-1
Rabu, 10 November 2021 - 13:16 WIB
loading...
Kubu AHY untuk sementara unggul melawan kubu Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berawal dari ketidakpuasan terhadap Kongres 2020, internal Partai Demokrat memanas. Sejumlah kader bergabung dengan mantan kader Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumetara Utara.
KLB yang digelar pada 5 Maret 2021 itu boleh jadi merupakan puncak perlawanan politik faksi-faksi di dalam tubuh Partai Demokrat yang bergabung melawan kubu Cikeas, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi simbol utamanya.
Berdalih Kongres 2020 dimanipulasi dan struktur kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemipinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dikuasai faksi Cikeas, KLB menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Kubu AHY Sebut Moeldoko Dalang dan Yusril Wayangnya
Di sinilah dimulainya pertempuran untuk menguasai legalitas partai antara kubu Moeldoko dengan AHY . Dari panggung politik, persetruan berlanjut ke ruang sidang. Terhitung setelah KLB hingga saat ini, setidaknya ada empat upaya yang dilakukan kedua kubu untuk mengukuhkan posisi. Dan, dari empat pertarungan tersebut, AHY untuk sementara menang dengan skor 2-1.
Berikut catatan keempat pertarungan antara kubu AHY dengan kubu Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat.
1. Pemerintah Menolak KLB Deli Serdang
Tak lama setelah berakhirnya KLB Deli Serdang, kubu Moeldoko mendaftarkan kepengurusan Partai Demokrat ke Kemenkumham. Dalam putusan resmi yang diumumkan pada 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang.
”Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” kata Yasonna saat mengumumkan keputusan tersebut.
Baca juga: MA Tolak Gugatan AD/ART Demokrat, Jansen: Begal Akan Selalu Kalah!
2. Kubu Moeldoko Gugat Menkumham
Keputusan Menkumham yang menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang tersebut lalu dilawan melalui jalur hukum. Kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tuntutannya, meminta PTUN membatalkan keputusan menkumham dan mengesahkan KLB Deli Serdang berikut hasilnya. Sampai saat ini, proses persidangan masih berlangsung.
3. Gugatan AHY Ditolak PTUN
Dalam waktu yang hampir bersamaan, kubu AHY mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penyelennggaraan KLB Deli Serdang yang dianggap sebagai aktivitas melawan hukum. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (12/8/2021) sore, majelis hakim yang diketuai H Syaifudin Zuhri menyatakan bahwa perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tersebut tidak dapat diterima. Sebab AHY sebagai penggugat beritikad tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi.
4. Uji Materi AD/ART Partai Demokrat Kandas
Selain PTUN, serangan kubu Moeldoko terhadap kubu AHY juga dilakukan melalui Mahkamah Agung (MA). Serangan tak langsung tersebut berupa gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres 2020. Tetapi MA menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena tidak berwenang mengadili objek yang dipersoalkan, yaitu AD/ART Partai Demokrat. MA berpendapat AD/ART bukanlah produk perundang-undangan yang bisa diadili MA.
KLB yang digelar pada 5 Maret 2021 itu boleh jadi merupakan puncak perlawanan politik faksi-faksi di dalam tubuh Partai Demokrat yang bergabung melawan kubu Cikeas, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi simbol utamanya.
Berdalih Kongres 2020 dimanipulasi dan struktur kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemipinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dikuasai faksi Cikeas, KLB menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Kubu AHY Sebut Moeldoko Dalang dan Yusril Wayangnya
Di sinilah dimulainya pertempuran untuk menguasai legalitas partai antara kubu Moeldoko dengan AHY . Dari panggung politik, persetruan berlanjut ke ruang sidang. Terhitung setelah KLB hingga saat ini, setidaknya ada empat upaya yang dilakukan kedua kubu untuk mengukuhkan posisi. Dan, dari empat pertarungan tersebut, AHY untuk sementara menang dengan skor 2-1.
Berikut catatan keempat pertarungan antara kubu AHY dengan kubu Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat.
1. Pemerintah Menolak KLB Deli Serdang
Tak lama setelah berakhirnya KLB Deli Serdang, kubu Moeldoko mendaftarkan kepengurusan Partai Demokrat ke Kemenkumham. Dalam putusan resmi yang diumumkan pada 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang.
”Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB (Partai Demokrat) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” kata Yasonna saat mengumumkan keputusan tersebut.
Baca juga: MA Tolak Gugatan AD/ART Demokrat, Jansen: Begal Akan Selalu Kalah!
2. Kubu Moeldoko Gugat Menkumham
Keputusan Menkumham yang menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang tersebut lalu dilawan melalui jalur hukum. Kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tuntutannya, meminta PTUN membatalkan keputusan menkumham dan mengesahkan KLB Deli Serdang berikut hasilnya. Sampai saat ini, proses persidangan masih berlangsung.
3. Gugatan AHY Ditolak PTUN
Dalam waktu yang hampir bersamaan, kubu AHY mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penyelennggaraan KLB Deli Serdang yang dianggap sebagai aktivitas melawan hukum. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (12/8/2021) sore, majelis hakim yang diketuai H Syaifudin Zuhri menyatakan bahwa perkara Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tersebut tidak dapat diterima. Sebab AHY sebagai penggugat beritikad tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi.
4. Uji Materi AD/ART Partai Demokrat Kandas
Selain PTUN, serangan kubu Moeldoko terhadap kubu AHY juga dilakukan melalui Mahkamah Agung (MA). Serangan tak langsung tersebut berupa gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres 2020. Tetapi MA menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena tidak berwenang mengadili objek yang dipersoalkan, yaitu AD/ART Partai Demokrat. MA berpendapat AD/ART bukanlah produk perundang-undangan yang bisa diadili MA.
(muh)
Lihat Juga :
