Soal Isu LGBT di Kalangan Prajurit TNI, Begini Jawaban Tegas Jenderal Andika Perkasa
Sabtu, 06 November 2021 - 14:33 WIB
loading...
Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berkomitmen memegang teguh perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berkomitmen memegang teguh perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk dalam menyikapi isu LGBT di kalangan prajurit TNI.
"Bagaimana kita lebih memegang perundang-undangan. Kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilakukan pemerintah atau tugas yang kami rasa perlu dilakukan," ujar Andika Perkasa seusai mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI menjadi Panglima TNI, pada Sabtu (6/11/2021).
Andika menyebut pentingnya setiap anggota TNI untuk bertindak dan berperilaku sesuai peraturan dan tidak bisa seenaknya. "Peraturan perundang-undangan itu menurut saya sangat penting, kita enggak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah-olah punya kewenangan. Kita akan lakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan," kata Andika.
Baca juga: Disetujui DPR sebagai Panglima TNI, Ini Fokus Jenderal Andika dalam Waktu Dekat
Andika menegaskan, tidak boleh lagi setiap prajurit TNI terpisah-pisah dalam menjalankan tugas, fungsi dan amanat negara. "Enggak boleh, kita dalam sistem kenegaraan kita terdiri dari banyak lembaga. Kalau masing-masing departemen atau lembaga disiplin pada tupoksinya maka terjadi team work, menjadi satu kekuatan, Sehingga itulah yang menjadi komitmen saya, kita harus disiplin, TNI berpegang pada peraturan perundang-undangan," tegas Andika.
Baca juga: Komisi I DPR RI Setujui Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Terkait isu LGBT di kalangan prajurit TNI, Andika Perkasa menekankan setiap prajurit untuk mematuhi peraturan yang ada. "Isu LGBT, sesuai aturan saja, pokoknya enggak boleh lagi mengambil keputusan yang di luar aturan. LGBT juga ada aturannya, kita masih berpegang pada itu," kata Andika Perkasa.
Andika menyebutkan apabila ada tugas tambahan kepada TNI terkait hal-hal tidak menyangkut tugas utama maka hal tersebut sifatnya bantuan. "Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan ke depankan lembaga atau departemen yang memang punya tupoksi itu. Sinergitas dengan Polri harus lebih bagus. Yang Papua nanti dulu," tambah Andika Perkasa.
"Bagaimana kita lebih memegang perundang-undangan. Kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilakukan pemerintah atau tugas yang kami rasa perlu dilakukan," ujar Andika Perkasa seusai mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI menjadi Panglima TNI, pada Sabtu (6/11/2021).
Andika menyebut pentingnya setiap anggota TNI untuk bertindak dan berperilaku sesuai peraturan dan tidak bisa seenaknya. "Peraturan perundang-undangan itu menurut saya sangat penting, kita enggak bisa lagi seenaknya atau bertindak seolah-olah punya kewenangan. Kita akan lakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan," kata Andika.
Baca juga: Disetujui DPR sebagai Panglima TNI, Ini Fokus Jenderal Andika dalam Waktu Dekat
Andika menegaskan, tidak boleh lagi setiap prajurit TNI terpisah-pisah dalam menjalankan tugas, fungsi dan amanat negara. "Enggak boleh, kita dalam sistem kenegaraan kita terdiri dari banyak lembaga. Kalau masing-masing departemen atau lembaga disiplin pada tupoksinya maka terjadi team work, menjadi satu kekuatan, Sehingga itulah yang menjadi komitmen saya, kita harus disiplin, TNI berpegang pada peraturan perundang-undangan," tegas Andika.
Baca juga: Komisi I DPR RI Setujui Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Terkait isu LGBT di kalangan prajurit TNI, Andika Perkasa menekankan setiap prajurit untuk mematuhi peraturan yang ada. "Isu LGBT, sesuai aturan saja, pokoknya enggak boleh lagi mengambil keputusan yang di luar aturan. LGBT juga ada aturannya, kita masih berpegang pada itu," kata Andika Perkasa.
Andika menyebutkan apabila ada tugas tambahan kepada TNI terkait hal-hal tidak menyangkut tugas utama maka hal tersebut sifatnya bantuan. "Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan ke depankan lembaga atau departemen yang memang punya tupoksi itu. Sinergitas dengan Polri harus lebih bagus. Yang Papua nanti dulu," tambah Andika Perkasa.
(cip)
Lihat Juga :
