Holding BUMN Diharapkan Membantu Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia

Dengan rencana penggabungan itu, Said memberikan catatan agar dalam operasionalisasi usaha pangan ke depan harus dilakukan bersama rakyat dan petani pada sisi konsumsi harus berpihak kepada masyakat luas. “Produk yang dihasilkan itu harusnya tidak ekslusif, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan, tentu saja dari situ juga ada proses distribusi yang adil,” katanya.

Lanjut Said, ketika klaster pangan sudah terbentuk, terkait produksinya, BUMN juga harus adil dalam konteks membagi keuntungan kepada petani. “Berproses, berproduksi tidak boleh merugikan petani. Saya kira itu rambu-rambu yang harus nya jadi prasarat kalau memang mau kesana,” ucap Said.

Selama ini, kata Said, dalam sejarah BUMN yang masuk ke sektor petanian dan pangan belum memiliki record yang kuat untuk bersaing secara kompetitif dengan korporasi lain. Ada masalah serius terkait pengelolaan managemen. “Pada satu sisi harusnya sangat profesional supaya dapat bersaing, disisi lain juga harus punya nilai sosial karena dia mewakili mandat Negara kan. Memastikan untuk ketersedian pangan,” ulasnya.

Selain itu, Said mengingatkan agar pembentukan Holding BUMN Pangan ini tidak dijadikan ruang baru atau celah baru yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Jangan sampai ini dijadikan celah baru bagi pihak-pihak tertentu memanfaat kan dana yang ada disitu dan lagi-lagi rakyat dan petani yang dirugikan,” paparnya

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Mohammad Firdaus mengatakan tujuan membentuk Holding BUMN Pangan untuk menjamin distribusi pangan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan swasta yang tidak bisa dikontrol oleh Pemerintah.