Singgung Pertanyaan Jokowi, Fahri Hamzah Bahas Lagi Lemahnya Oposisi
Rabu, 03 November 2021 - 14:47 WIB
loading...
Fahri Hamzah menyinggung pertanyaan Presiden Jokowi kepadanya ketika bicara soal lemahnya oposisi saat ini. Foto/instagram
A
A
A
JAKARTA - Fahri Hamzah kembali mengingatkan bahwa politik Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, oposisi bukanlah wilayah partai politik. Sebaliknya, tanggung jawab dan tugas oposisi sepenuhnya dipegang parlemen, dalam hal ini DPR dan DPD.
”Oleh karena itu dalam sistem kita sekali lagi tugas anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif. Coba baca seluruh dokumen undang undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama: pengawasan!” kata Fahri lewat akun twitter @Fahrihamzah, dikutip Rabu (3/11/2021).
Sayangnya, menurut Fahri cara kerja sistem presidensial ini kurang dipahami para politisi di Senayan. ”Itulah yang menyebabkan mereka terjebak pada perasaan eksekutif terlalu dominan. Eksekutif dianggap terlalu sering menang. Eksekutif punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan,” ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.
Baca juga: Peran Oposisi PKS, Demokrat dan PAN bak Pepatah Arab 'Wujuduhu Kaadamihi'
Fahri mengakui hal itu merupakan salah satu kelemahan sistem presidensial. Meskipun begitu, Fahri megingatkan seluruh legislatif pada dasarnya punya ”fasilitas” yang melekat untuk melaksanakan tugas sebagai oposisi. DPR punya hak pengawasan dan bertanya bahkan melakukan investigasi terhadap eksekutif yang dijamin fasilitas serta imunitas yang kuat.
Dengan kata lain, dengan segala kelemahannya, sistem presidensial tetap memungkinkan DPR melaksanakan pengawasan secara efektif. Sayangnya hal ini tidak dilihat Fahri saat ini.
”Yang saya sayangkan sekarang nampaknya legislatif sebagai pengawas atau artinya oposisi, kurang mengorganisir diri dalam kerja kerja inti pengawasan. Mereka lebih nampak sibuk melakukan tugas tugas2 lain terutama bansos! Itu bukan kerja oposisi! Itu keliru!” tutur wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia itu.
Baca juga: Fahri Hamzah Minta SBY, Jokowi, dan Mega Jangan Mau Diadu
Gejala yang terjadi, kata Fahri, partai yang kadernya tidak masuk kabinet pemerintah mengeksklusifkan diri, seolah olah menerima nasib sebagai minoritas. Padahal tindakan tersebut justru membuat fungsi pengawasan lemah. Karena itu wajar kalau sekarang legislatif dianggap bersekongkol dengan eksekutif.
Bagi dia, fenomena ini jelas mengkhawatirkan. ”Sebagai bagian dari hukum alam dlm sistem ini, begitu pengawasan legislatif lemah, penyimpangan pasti merajalela. Ini dosa siapa?” katanya.
Fahri lalu mengungkap pertanyaan Presiden Jokowi saat bertemu dengannya. ”Suatu hari saya bertemu dgn presiden @jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari belia adalah, 'mas kenapa sekarang oposisinya lemah kok Senayan pada diam, banyak menteri gak diawasi apa yang terjadi?'. Silahkan pikir sendiri jawabannya,” kata Fahri mengakhiri rangkaian cuitannya.
”Oleh karena itu dalam sistem kita sekali lagi tugas anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif. Coba baca seluruh dokumen undang undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama: pengawasan!” kata Fahri lewat akun twitter @Fahrihamzah, dikutip Rabu (3/11/2021).
Sayangnya, menurut Fahri cara kerja sistem presidensial ini kurang dipahami para politisi di Senayan. ”Itulah yang menyebabkan mereka terjebak pada perasaan eksekutif terlalu dominan. Eksekutif dianggap terlalu sering menang. Eksekutif punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan,” ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.
Baca juga: Peran Oposisi PKS, Demokrat dan PAN bak Pepatah Arab 'Wujuduhu Kaadamihi'
Fahri mengakui hal itu merupakan salah satu kelemahan sistem presidensial. Meskipun begitu, Fahri megingatkan seluruh legislatif pada dasarnya punya ”fasilitas” yang melekat untuk melaksanakan tugas sebagai oposisi. DPR punya hak pengawasan dan bertanya bahkan melakukan investigasi terhadap eksekutif yang dijamin fasilitas serta imunitas yang kuat.
Dengan kata lain, dengan segala kelemahannya, sistem presidensial tetap memungkinkan DPR melaksanakan pengawasan secara efektif. Sayangnya hal ini tidak dilihat Fahri saat ini.
”Yang saya sayangkan sekarang nampaknya legislatif sebagai pengawas atau artinya oposisi, kurang mengorganisir diri dalam kerja kerja inti pengawasan. Mereka lebih nampak sibuk melakukan tugas tugas2 lain terutama bansos! Itu bukan kerja oposisi! Itu keliru!” tutur wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia itu.
Baca juga: Fahri Hamzah Minta SBY, Jokowi, dan Mega Jangan Mau Diadu
Gejala yang terjadi, kata Fahri, partai yang kadernya tidak masuk kabinet pemerintah mengeksklusifkan diri, seolah olah menerima nasib sebagai minoritas. Padahal tindakan tersebut justru membuat fungsi pengawasan lemah. Karena itu wajar kalau sekarang legislatif dianggap bersekongkol dengan eksekutif.
Bagi dia, fenomena ini jelas mengkhawatirkan. ”Sebagai bagian dari hukum alam dlm sistem ini, begitu pengawasan legislatif lemah, penyimpangan pasti merajalela. Ini dosa siapa?” katanya.
Fahri lalu mengungkap pertanyaan Presiden Jokowi saat bertemu dengannya. ”Suatu hari saya bertemu dgn presiden @jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari belia adalah, 'mas kenapa sekarang oposisinya lemah kok Senayan pada diam, banyak menteri gak diawasi apa yang terjadi?'. Silahkan pikir sendiri jawabannya,” kata Fahri mengakhiri rangkaian cuitannya.
(muh)
Lihat Juga :
