PDIP Usul Terapkan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait sistem pemilihan umum (Pemilu) sekarang ini. Menurutnya, harus dikaji kembali apakah sistem proporsional terbuka yang dalam Pemilu sebelumnya ini sudah berjalan dengan baik.

"Apakah proporsional terbuka itu membawa banyak manfaat atau mudaratnya yang kemudian lebih banyak?" ujar Hasto dalam paparannya di acara CSIS Indonesia bertajuk 'Menimbang Sistem Pemilu 2024' yang digelar secara daring, Senin (1/11/2021).

Hasto menyebut partainya dalam hal ini berpandangan agar sistem Pemilu dengan proporsional terbuka itu perlu untuk dievaluasi. PDIP, kata dia, telah memiliki masukan terkait hal ini.

"Nah kalau dari kami mengusulkan, ya karena peserta pemilu adalah partai politik, ya proposional tertutup," katanya.

Hasto berpandangan dengan sistem Pemilu proposional terbuka itu mampu mengeliminir berbagai tokoh-tokoh yang sangat kuat terhadap pemahaman sistem politik dan fungsi legislasi ternyata harus kalah oleh aspek elektoral.

Ia pun mengaku cukup heran pada awal persidangan di DPR hasil Pemilu 2019 kemarin, ada salah seorang anggota dewan yang protes lantaran isu perdagangan perempuan (Women Trafficking) dibahas di Komisi III yang membidangi hukum. Anggota dewan itu, kata dia, justru berpendapat agar isu tersebut dibahas di Komisi VI yang membidangi perdagangan.

"(Ini) karena enggak ada pendidikan politik untuk memahami bahwa DPR itu untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi representasi. Karena mereka hanya popularitas yang banyak atau punya kekuatan basis keluarga, atau basis dukungan kapital yang begitu kuat, atau pemilik media. Sehingga, hal-hal seperti ini kemudian menjadi sisi-sisi negatif dari proporsional terbuka," tutur dia.

"Kalau kami sejak awal mengusulkan tertutup," katanya menegaskan kembali.